Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu penanganan infrastruktur drainase sebagai langkah mitigasi banjir. Salah satu proyek prioritas yang tengah berjalan adalah pembangunan saluran drainase di sepanjang Jalan Koramil hingga Jalan Titi Payung, Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Sejak dimulai pada 6 Juli 2026, pengerjaan proyek infrastruktur ini telah menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai progres 70 persen.
Pembangunan drainase skala permukiman ini berada di sektor infrastruktur sumber daya air dan pemukiman. Urgensi perbaikan infrastruktur ini dipicu oleh dampak bencana banjir pada akhir tahun 2025 lalu yang menggenangi pemukiman warga akibat saluran alami yang tidak memadai.
Sebelumnya, saluran drainase di lokasi tersebut hanya berupa parit alami tanah dan batu bata selebar 80 cm yang telah mengalami pendangkalan parah akibat sedimen serta tumpukan sampah warga.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, saluran drainase baru dibangun sepanjang 773 meter (atau kurang lebih 1 kilometer secara keseluruhan jaringan pembuangan) dengan desain trapesium berukuran lebar atas 110 cm, lebar tengah 80 cm, lebar bawah 60 cm, serta kedalaman 70 cm. Konstruksi drainase juga diperkuat dengan betonisasi menggunakan bekisting kayu.
Sebagai bentuk transparansi anggaran kepada publik, pengerjaan saluran drainase ini didanai melalui Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.034.000.000.
Dengan masa pengerjaan 120 hari kalender, proyek ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2 November 2026. Kehadiran drainase terstruktur ini membawa dampak manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mengalirkan genangan air menuju ke jalan nasional hingga akhirnya dibuang ke Sungai Hamparan Perak, sehingga potensi titik banjir di permukiman warga dapat teratasi.
Strategi pemulihan pascabencana di kawasan ini menerapkan pola kolaborasi lintas instansi serta skema kemitraan. Pemerintah daerah terus mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan mulai dari PAD, APBD, APBN, hingga TKD Tambahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase.
Selain itu, guna mempercepat normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi pada jalur aliran yang tidak berisiko tinggi, pemerintah mendorong kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan agar pekerjaan tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, sehingga proses rehabilitasi dapat selesai lebih cepat dan ekonomi masyarakat setempat segera bangkit.
Berdasarkan data makro dari laporan Poskonas PRR per Rabu (14/10/2026), capaian pemulihan di sektor penanganan sungai dan drainase tercatat sebagai berikut:
Tingkat Kabupaten (Deli Serdang): Tercatat sebanyak 7 sungai telah selesai dan sedang ditangani melalui kolaborasi Satgas PRR dan Pemkab Deli Serdang, dengan rincian 2 sungai dikerjakan oleh pemerintah pusat dan 5 sungai digarap oleh pemerintah daerah.
Tingkat Provinsi (Sumatera Utara): Total sebanyak 48 proyek penanganan sungai telah dijalankan, di mana 23 sungai digarap oleh pemerintah pusat dan 25 sungai dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Tingkat Nasional (Wilayah Sumatera): Program normalisasi sungai mencakup 115 lokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan rincian 34 sungai telah selesai ditangani dan 91 lokasi dalam proses pengerjaan. Untuk normalisasi muara, dari 38 lokasi sasaran, 9 lokasi telah selesai dan 31 lokasi lainnya dalam tahap pengerjaan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran serta daerah dan kemitraan dalam percepatan pekerjaan fisik ini.
"Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," ujar Tito.
