Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyampaikan bahwa keterpilihan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk pertama kalinya merupakan capaian diplomasi Indonesia.
"Capaian ini membuka pintu Indonesia untuk membentuk tata kelola PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari dalam. Ini adalah kontribusi Indonesia bagi credibility of the multilateral system,” ucapnya dalam agenda pembekalan kepada pemeriksa PBB, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.
Kegiatan ini merupakan merupakan bagian dari persiapan pemeriksaan tahun pertama BPK sebagai anggota UN BoA, setelah menerima serah terima keanggotaan dari China National Audit Office (CNAO) pada 22 Juli 2026.
Menlu menyampaikan dua pesan utama, yakni pemeriksaan tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas PBB, terutama di tengah krisis likuiditas.
Kedua adalah laporan UN BoA disebut memiliki peran strategis dalam pembahasan di Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) dan Komite Kelima Majelis Umum PBB, tempat diplomat Indonesia memperjuangkan isu anggaran dan reformasi.
"Satu temuan yang tajam bisa lebih kuat dari seratus pidato politis," ujar Arrmanatha Nasir.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menekankan urgensi pemahaman mendalam terhadap kompleksitas organisasi PBB, yang mencakup proses bisnis utama, keterkaitan antar entitas, serta hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya.
Untuk itu, Budi berpesan agar para pemeriksa memahami karakteristik dan budaya organisasi, terus memperbarui pemahaman entitas, membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemeriksaan tahun pertama akan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan mandat BPK selama enam tahun ke depan.
“Melalui pembekalan ini, para pemeriksa diharapkan semakin siap menyusun strategi dan rencana pemeriksaan yang terarah, sehingga penugasan perdana BPK sebagai anggota UN BoA dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola PBB, sekaligus mewujudkan visi BPK yang bermartabat dan bermanfaat serta memperkuat kredibilitas Indonesia di tingkat internasional,” kata dia.
Pembekalan diikuti oleh 108 pemeriksa yang tergabung dalam Kelompok Keahlian Pemeriksa Organisasi Internasional BPK, baik dari Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional maupun dari berbagai unit kerja di kantor pusat dan perwakilan BPK.
Para pemeriksa tersebut akan ditugaskan untuk memeriksa Laporan Keuangan dan Kinerja Sekretariat PBB serta lima entitas United Nations Funds and Programmes, yaitu UN Office for Project Services (UNOPS), UNRWA - UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), UN Environment Programme (UNEP), UN Human Settlements Programme (UN-Habitat) dan International Trade Centre (ITC).
Baca juga: BPK persiapkan peran sebagai anggota UN BoA 2026 - 2032
Baca juga: BPK mulai periksa LK IMO International Maritime Law Institute
"Capaian ini membuka pintu Indonesia untuk membentuk tata kelola PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari dalam. Ini adalah kontribusi Indonesia bagi credibility of the multilateral system,” ucapnya dalam agenda pembekalan kepada pemeriksa PBB, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.
Kegiatan ini merupakan merupakan bagian dari persiapan pemeriksaan tahun pertama BPK sebagai anggota UN BoA, setelah menerima serah terima keanggotaan dari China National Audit Office (CNAO) pada 22 Juli 2026.
Menlu menyampaikan dua pesan utama, yakni pemeriksaan tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas PBB, terutama di tengah krisis likuiditas.
Kedua adalah laporan UN BoA disebut memiliki peran strategis dalam pembahasan di Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) dan Komite Kelima Majelis Umum PBB, tempat diplomat Indonesia memperjuangkan isu anggaran dan reformasi.
"Satu temuan yang tajam bisa lebih kuat dari seratus pidato politis," ujar Arrmanatha Nasir.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menekankan urgensi pemahaman mendalam terhadap kompleksitas organisasi PBB, yang mencakup proses bisnis utama, keterkaitan antar entitas, serta hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya.
Untuk itu, Budi berpesan agar para pemeriksa memahami karakteristik dan budaya organisasi, terus memperbarui pemahaman entitas, membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemeriksaan tahun pertama akan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan mandat BPK selama enam tahun ke depan.
“Melalui pembekalan ini, para pemeriksa diharapkan semakin siap menyusun strategi dan rencana pemeriksaan yang terarah, sehingga penugasan perdana BPK sebagai anggota UN BoA dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola PBB, sekaligus mewujudkan visi BPK yang bermartabat dan bermanfaat serta memperkuat kredibilitas Indonesia di tingkat internasional,” kata dia.
Pembekalan diikuti oleh 108 pemeriksa yang tergabung dalam Kelompok Keahlian Pemeriksa Organisasi Internasional BPK, baik dari Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional maupun dari berbagai unit kerja di kantor pusat dan perwakilan BPK.
Para pemeriksa tersebut akan ditugaskan untuk memeriksa Laporan Keuangan dan Kinerja Sekretariat PBB serta lima entitas United Nations Funds and Programmes, yaitu UN Office for Project Services (UNOPS), UNRWA - UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), UN Environment Programme (UNEP), UN Human Settlements Programme (UN-Habitat) dan International Trade Centre (ITC).
Baca juga: BPK persiapkan peran sebagai anggota UN BoA 2026 - 2032
Baca juga: BPK mulai periksa LK IMO International Maritime Law Institute
