Esti Wijayati Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukam mekanisme evaluasi dan pendampingan siswa sejak awal semester sebelum menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas pada Tahun Ajaran 2027/2028.
Menurut Esti, kebijakan tidak naik kelas tidak cukup hanya mengembalikan sistem kenaikan kelas berdasarkan capaian akademik.
Pemerintah juga harus memastikan sekolah memiliki standar kompetensi yang terukur, mekanisme deteksi dini terhadap kesulitan belajar, serta program pengayaan bagi siswa yang belum mencapai target pembelajaran.
“Sejak semester, sejak triwulan pertama sudah terdeteksi anak ini punya kelemahan di mana. Nah, mereka-mereka yang seperti ini harus diberikan pengayaan dan terinformasi kepada orang tua,” kata Esti di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Esti menilai, setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Karena itu, penanganan terhadap siswa yang mengalami kesulitan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam.
Dia mencontohkan, siswa yang lemah dalam pelajaran matematika perlu mendapatkan penguatan pada bidang tersebut.
Sementara, siswa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa harus memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Anak ini lemah di matematika, berarti matematikanya dikuatkan. Kan tidak semua anak punya talenta yang sama. Anak ini lemah di persoalan bahasa, ya pengayaannya bahasa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Esti juga menekankan pentingnya standar capaian pembelajaran yang jelas sebagai dasar penentuan kenaikan kelas.
Menurutnya, guru harus memiliki panduan terukur mengenai kompetensi minimum yang wajib dikuasai siswa pada setiap mata pelajaran.
Dengan standar tersebut, keputusan seorang siswa naik atau tidak naik kelas tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan pada penguasaan materi yang dapat dievaluasi secara jelas.
“Tidak terukurnya itu tadi. Oh, yang mata pelajaran ini harusnya capaian sekian, dia belum bisa mencapai. Minimal untuk pelajaran ini dia menguasai A, B, C, D, E. Nah, kalau A, B, C, D, E ini tidak tercapai, kalau ini batas minimal, ya berarti dia tidak bisa untuk naik kelas,” jelasnya.
Selain evaluasi dan pengayaan, Esti menyorot pentingnya ketersediaan buku pegangan yang berkualitas untuk menunjang pembelajaran.
Dia meminta Kemendikdasmen mengkurasi buku pendidikan secara cermat agar materi yang digunakan sesuai dengan prinsip pedagogik.
Menurut Esti, kualitas buku, kemampuan guru, dan keterlibatan orang tua merupakan unsur yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan belajar siswa. Dia juga menilai buku yang telah memenuhi standar tidak harus diganti setiap tahun.
“Buku-buku ini juga betul-betul dikurasi betul oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan itu tidak perlu harus setiap tahun beli buku baru,” katanya.
Esti mendukung rencana pemerintah menghapus sistem kenaikan kelas otomatis dan kembali menerapkan kebijakan tidak naik kelas. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus disertai pendampingan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar tidak kehilangan motivasi maupun mengalami tekanan psikologis.
Orang tua, lanjutnya, perlu mendapatkan informasi sejak dini mengenai perkembangan akademik anak agar dapat terlibat aktif dalam proses pendampingan di rumah.
Dengan evaluasi yang terukur, program pengayaan yang tepat sasaran, serta keterlibatan guru dan orang tua, Esti berharap kebijakan tidak naik kelas dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki mutu pendidikan, bukan sekadar mekanisme untuk menahan siswa di kelas yang sama.(faz/rid)
