Pantau - Bank Sentral Yaman yang berkantor pusat di Aden memerintahkan bank dan perusahaan penukaran mata uang untuk membekukan rekening serta aset milik 135 individu, entitas, dan kapal yang masuk daftar pihak terkait kelompok Houthi.
Kebijakan tersebut juga melarang lembaga keuangan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar, termasuk membuka rekening baru atau memproses transaksi atas nama mereka.
Mengutip laporan kantor berita resmi Yaman, SABA, Selasa (20/10/2026), perintah pembekuan tersebut diterbitkan berdasarkan arahan Jaksa Agung Yaman tertanggal 19 Oktober 2026.
Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara kelompok Houthi dan pasukan yang bersekutu dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Bank Sentral Yaman Larang Transaksi dengan Pihak Terkait HouthiBank Sentral Yaman menginstruksikan seluruh bank dan perusahaan penukaran mata uang untuk menghentikan aktivitas keuangan yang melibatkan pihak-pihak dalam daftar tersebut.
Larangan itu mencakup transaksi keuangan, kegiatan komersial, pembukaan rekening baru, dan transaksi yang dilakukan atas nama individu maupun entitas terkait.
Lembaga keuangan juga diwajibkan mengidentifikasi rekening, aset, serta aliran dana yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam daftar.
Hasil identifikasi tersebut harus dilaporkan kepada otoritas intelijen keuangan dan pemberantasan pencucian uang Yaman.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah Yaman untuk membatasi aktivitas keuangan pihak-pihak yang ditetapkan dalam daftar terkait Houthi.
Daftar Pembekuan Mencakup Pejabat Houthi hingga Lima Kapal TankerMenurut laporan SABA, daftar yang menjadi sasaran pembekuan mencakup sejumlah pejabat politik, militer, dan keamanan kelompok Houthi.
Selain pejabat kelompok tersebut, daftar itu juga meliputi pengusaha dan sebuah perusahaan.
Lima kapal tanker minyak turut dimasukkan dalam daftar karena diidentifikasi otoritas Yaman sebagai kapal yang terlibat penyelundupan.
Meski demikian, Bank Sentral Yaman belum mengungkapkan identitas lengkap individu, perusahaan, maupun kapal yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Otoritas juga belum merinci nilai keseluruhan aset yang akan dibekukan berdasarkan instruksi tersebut.
Pemerintah Yaman Dorong Penetapan Houthi sebagai Organisasi TerorisSebelum instruksi pembekuan diterbitkan, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional telah menyetujui rancangan undang-undang untuk menetapkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris.
Persetujuan terhadap rancangan undang-undang tersebut dilakukan pada 11 Oktober 2026.
Rancangan aturan itu juga memuat ketentuan untuk mengkriminalisasi kegiatan dan pendanaan kelompok Houthi.
Pemerintah Yaman selanjutnya meminta agar prosedur hukum dan konstitusional yang diperlukan untuk mengesahkan aturan tersebut segera diselesaikan.
Dengan demikian, rancangan undang-undang tersebut masih memerlukan tahapan pengesahan sebelum menjadi ketentuan hukum yang berlaku.
Ketegangan di Yaman Meningkat di Tengah Konflik BerkepanjanganKebijakan pembekuan aset muncul ketika ketegangan antara kelompok Houthi dan pasukan pendukung pemerintah Yaman kembali meningkat.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mendapat dukungan dari koalisi yang dipimpin Arab Saudi.
Sementara itu, kelompok Houthi menguasai sejumlah wilayah di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.
Konflik di negara tersebut berlangsung sejak 2014 ketika Houthi merebut Sanaa dan sebagian besar wilayah utara Yaman.
Perselisihan politik dan militer yang berlanjut sejak saat itu telah memengaruhi kondisi keamanan serta perekonomian negara tersebut.
Instruksi terbaru Bank Sentral Yaman memperluas langkah pemerintah terhadap pihak-pihak yang dinyatakan memiliki hubungan dengan Houthi melalui pembatasan akses terhadap layanan dan aset keuangan.
