Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong perluasan jangkauan Sekolah Rakyat untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk mereka yang sempat putus sekolah. Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di kawasan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kota Malang.
Dorongan tersebut disampaikan Bima setelah mendengar langsung latar belakang dan cita-cita para siswa. Ia mengaku terharu melihat semangat mereka untuk menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarga yang sulit. Anak-anak tersebut tetap memiliki tekad untuk mengangkat derajat orang tua dan meraih cita-cita melalui pendidikan.
“Tadi saya terharu juga dengar tadi bapaknya buruh, orang tuanya meninggal, dan mereka bercita-cita untuk menaikkan derajat orang tuanya, ada yang cita-cita jadi tentara, ada yang jadi hakim,” ujar Bima saat mengunjungi sekolah tersebut, Rabu (21/10/2026).
Semangat tersebut juga terlihat dari seorang anak yang ingin kembali bersekolah setelah hampir empat tahun putus sekolah. Bagi Bima, kemauan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan merupakan hal yang luar biasa. “Dia sudah hampir 4 tahun dari putus sekolah, tapi masih mau sekolah itu kan luar biasa,” ungkapnya.
Kisah tersebut memperlihatkan pentingnya kesempatan belajar bagi anak-anak yang pendidikannya sempat terhenti. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses agar mereka dapat kembali menempuh pendidikan dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik.
“Jadi ini sekolah rakyat harus terus kita dorong untuk semakin memperluas jangkauan,” ujarnya.
Lebih jauh, Bima memandang Sekolah Rakyat sebagai program dengan tujuan jangka panjang. Pendidikan yang diberikan tidak hanya membuka jalan bagi para siswa untuk memperbaiki kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan calon pemimpin bangsa.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang melibatkan sinergi berbagai pihak. Sekolah yang memiliki 75 siswa tersebut memanfaatkan aset eks Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di kawasan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Bima menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut mendapat dukungan dari Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Wali Kota Malang. (LAN)
