Elnino berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mewaspadai dampak El Nino terhadap pasokan dan harga pangan. Fenomena cuaca tersebut berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan, bank sentral telah menghitung risiko El Nino terhadap perekonomian nasional. Jika berlangsung lama, gangguan pasokan berpotensi memengaruhi sejumlah wilayah, mulai dari Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Bali, Nusa Tenggara, hingga Sumatera.
“Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Oktober 2026 di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Untuk menekan gejolak harga dalam jangka pendek, BI memperkuat pasokan pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD), fasilitasi biaya distribusi, operasi pasar, dan gerakan pasar murah.
Langkah tersebut bertujuan mempercepat distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah.
Dalam jangka panjang, BI mendorong penguatan sektor hulu melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), pembangunan jaringan irigasi, serta penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.
Risiko El Nino muncul ketika inflasi nasional menunjukkan tren kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (yoy) mencapai 3,28 persen pada September 2026, naik dari 3,19 persen pada Agustus 2026.
Kelompok harga bergejolak (volatile food) mencatat inflasi sebesar 5,03 persen dengan andil 0,83 poin persentase terhadap inflasi nasional.
Ricky menyebut tekanan harga pangan lebih tinggi di sejumlah wilayah. Inflasi volatile food di Sulampua mencapai 8,63 persen, terutama didorong kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol.
Sementara itu, inflasi volatile food di Kalimantan mencapai 7,62 persen, terutama akibat kenaikan harga beras.
Untuk mempercepat distribusi pangan, BI juga mengembangkan dashboard rantai pasok terintegrasi yang terhubung dengan neraca pangan milik Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau daerah surplus dan defisit, ketersediaan stok, biaya distribusi, serta jalur distribusi yang paling efisien.
BI bersama 46 kantor perwakilan di daerah juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan.
(DESI ANGRIANI)
