Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyatakan dalam periode 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perekonomian tumbuh dan gaji buruh naik.
Syahganda menjelaskan pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5 persen, bahkan mencapai 5,61 persen pada Kuartal I/2026, ditopang oleh belanja pemerintah pada awal tahun yang turut mendorong pertumbuhan sektor swasta.
“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front-loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” kata Kepala Bakom RI Syahganda di Jakarta, Rabu.
Syahganda melanjutkan pertumbuhan ekonomi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
Dia menyampaikan pemerintah berupaya memastikan program-program, kebijakan-kebijakan, dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Demi mengetahui itu, pemerintah melihat nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator. NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026.
Capaian itu pun mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani, yang diikuti oleh peningkatan nilai tukar nelayan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat 108,85.
Kemudian pada sektor ketenagakerjaan, Syahganda menekankan bahwa upah buruh naik rata-rata 6,5 persen selama dua tahun terakhir. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang sekitar 1 persen.
“Rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” ujar Syahganda.
Di tengah capaian itu, Syahganda mengakui adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah, terutama setelah melihat adanya penurunan jumlah kelas menengah.
Syahganda menyebut sekitar 11 juta orang dari kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah dan akan menjadi fokus pada 2027.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” ujar Syahganda.
Baca juga: Pemerintah hormati aksi Greenpeace, tegaskan tangani krisis iklim
Baca juga: Bakom: Kopdes harus berorientasi pada keberlanjutan bisnis
Syahganda menjelaskan pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5 persen, bahkan mencapai 5,61 persen pada Kuartal I/2026, ditopang oleh belanja pemerintah pada awal tahun yang turut mendorong pertumbuhan sektor swasta.
“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front-loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” kata Kepala Bakom RI Syahganda di Jakarta, Rabu.
Syahganda melanjutkan pertumbuhan ekonomi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
Dia menyampaikan pemerintah berupaya memastikan program-program, kebijakan-kebijakan, dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Demi mengetahui itu, pemerintah melihat nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator. NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026.
Capaian itu pun mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani, yang diikuti oleh peningkatan nilai tukar nelayan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat 108,85.
Kemudian pada sektor ketenagakerjaan, Syahganda menekankan bahwa upah buruh naik rata-rata 6,5 persen selama dua tahun terakhir. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang sekitar 1 persen.
“Rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” ujar Syahganda.
Di tengah capaian itu, Syahganda mengakui adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah, terutama setelah melihat adanya penurunan jumlah kelas menengah.
Syahganda menyebut sekitar 11 juta orang dari kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah dan akan menjadi fokus pada 2027.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” ujar Syahganda.
Baca juga: Pemerintah hormati aksi Greenpeace, tegaskan tangani krisis iklim
Baca juga: Bakom: Kopdes harus berorientasi pada keberlanjutan bisnis
