Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan sebanyak 4.582 kapal perikanan modern akan dibagikan secara gratis kepada nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029 melalui program modernisasi armada perikanan nasional dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp234,55 triliun.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbarui armada penangkapan ikan dengan teknologi yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil tangkapan, dan kesejahteraan nelayan.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP, Mochamad Idnillah, menegaskan bahwa seluruh kapal yang dibangun melalui program tersebut akan diserahkan kepada nelayan tanpa dipungut biaya.
"Program modernisasi kapal perikanan dari berbagai sumber pendanaan ini seluruhnya akan diberikan gratis kepada nelayan," ujar Idnillah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Kapal yang disiapkan akan menggunakan material baja dan aluminium sebagai bagian dari transformasi armada perikanan nasional yang saat ini masih didominasi kapal tradisional berbahan kayu.
KKP Ungkap 91 Persen Kapal Perikanan Indonesia Masih Berbahan KayuIdnillah mengungkapkan bahwa sekitar 91 persen armada kapal perikanan di Indonesia saat ini masih menggunakan bahan dasar kayu.
Dominasi kapal berbahan kayu tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat modernisasi armada penangkapan ikan nasional.
Menurut KKP, penggunaan kapal tradisional tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menunjukkan masih terbatasnya penerapan teknologi modern dalam kegiatan penangkapan ikan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan teknologi palka dan fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan selama kapal berada di laut.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kesegaran ikan, terutama ketika nelayan harus melakukan penangkapan dalam waktu lama sebelum kembali ke pelabuhan.
Melalui program modernisasi, pemerintah berupaya menghadirkan kapal dengan sistem penyimpanan dingin atau cold storage yang lebih memadai.
Teknologi tersebut diharapkan mampu mempertahankan kualitas ikan sejak proses penangkapan hingga hasil tangkapan didaratkan dan dipasarkan.
Dengan kualitas hasil tangkapan yang lebih baik, nelayan diharapkan memiliki peluang memperoleh harga jual ikan yang lebih tinggi.
Peningkatan nilai jual hasil tangkapan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendorong kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Modernisasi Kapal Ditargetkan Tingkatkan Nilai Tukar NelayanKKP menempatkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai salah satu sasaran utama program modernisasi armada perikanan nasional.
NTN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli nelayan berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayarkan nelayan.
Melalui penggunaan kapal modern, pemerintah berharap kegiatan penangkapan ikan dapat berlangsung lebih produktif dengan dukungan teknologi yang lebih baik.
Fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang memadai juga diharapkan mampu mengurangi penurunan kualitas ikan selama perjalanan dari lokasi penangkapan menuju pelabuhan.
Peningkatan kualitas ikan berpotensi memperbesar nilai jual hasil tangkapan, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun industri pengolahan perikanan.
Dengan demikian, modernisasi kapal tidak hanya diarahkan pada pembaruan fisik armada, tetapi juga peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah Siapkan Rp40,43 Triliun untuk Bangun 1.582 Kapal Bersama InggrisDari total target 4.582 kapal perikanan modern, sebanyak 1.582 unit direncanakan dibangun melalui skema kerja sama antara Indonesia dan Inggris.
Kapal yang dibangun melalui kerja sama tersebut memiliki variasi ukuran, mulai dari 30 gross tonnage (GT), 200 GT, hingga 500 GT.
Untuk merealisasikan pembangunan 1.582 kapal tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40,43 triliun.
Jumlah kapal dalam skema kerja sama Indonesia–Inggris mencakup sekitar 34,5 persen dari keseluruhan target modernisasi armada perikanan nasional.
Sementara itu, kebutuhan anggaran dalam skema tersebut setara dengan sekitar 17,2 persen dari total rencana pembiayaan program hingga 2029.
Kapal-kapal yang dibangun melalui kerja sama ini akan menjadi bagian dari armada modern yang disiapkan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia.
KKP memastikan seluruh kapal dari skema kerja sama tersebut tetap akan diberikan secara gratis kepada nelayan.
PT Agrinas Jaladri Nusantara Bakal Bangun 3.000 Kapal Senilai Rp194,12 TriliunSelain kerja sama dengan Inggris, pemerintah juga menyiapkan pengadaan sebanyak 3.000 kapal perikanan melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara (AJN).
Skema tersebut menjadi bagian terbesar dari program modernisasi armada perikanan nasional berdasarkan jumlah kapal yang direncanakan.
Kapal yang akan dibangun melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara mencakup berbagai ukuran, mulai dari 30 GT hingga kapal berkapasitas besar untuk kegiatan perikanan skala industri.
Kebutuhan anggaran untuk pembangunan 3.000 kapal tersebut diperkirakan mencapai Rp194,12 triliun.
Dari sisi jumlah armada, skema melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara mencakup sekitar 65,5 persen dari total target pengadaan 4.582 kapal.
Sementara itu, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar 82,8 persen dari keseluruhan rencana pembiayaan modernisasi kapal perikanan nasional.
Meskipun menggunakan skema pengadaan dan sumber pembiayaan yang berbeda, KKP menegaskan bahwa seluruh kapal tersebut akan dibagikan kepada nelayan tanpa biaya.
Dengan demikian, sebanyak 1.582 kapal melalui kerja sama Indonesia–Inggris dan 3.000 kapal melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara akan menjadi bagian dari program pembagian 4.582 kapal modern secara gratis.
KKP Targetkan Seluruh Kapal Rampung pada 2029KKP menetapkan target penyelesaian pengadaan seluruh 4.582 kapal modern pada 2029, bertepatan dengan akhir periode lima tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, KKP tengah menyusun draf Instruksi Presiden (Inpres) sebagai salah satu langkah mendorong modernisasi kapal perikanan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penetapan sebagai PSN diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga serta mendukung percepatan pembangunan dan pengadaan armada perikanan.
Selain menyiapkan draf Inpres, KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Modernisasi Kapal.
Pembentukan satuan tugas tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program modernisasi armada perikanan nasional.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan proses pembangunan dan pengadaan kapal dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Anggaran Modernisasi Kapal Capai Rp234,55 TriliunBerdasarkan keseluruhan rencana pengadaan, kebutuhan anggaran pembangunan 4.582 kapal perikanan modern hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp234,55 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas Rp40,43 triliun untuk pembangunan 1.582 kapal melalui kerja sama Indonesia–Inggris dan Rp194,12 triliun untuk pembangunan 3.000 kapal melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Perbedaan kebutuhan anggaran tersebut berkaitan dengan skema pengadaan yang mencakup jumlah serta variasi kapasitas kapal yang berbeda.
KKP memastikan bahwa perbedaan sumber pembiayaan tidak akan mengubah komitmen pemerintah untuk memberikan seluruh kapal kepada nelayan secara gratis.
Program modernisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat peralihan armada perikanan nasional dari kapal tradisional berbahan kayu menuju kapal berbahan baja dan aluminium dengan dukungan teknologi yang lebih modern.
Selain memperbarui armada, program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyimpanan hasil tangkapan, memperbesar peluang peningkatan harga jual ikan, serta memperkuat produktivitas sektor perikanan.
Pemerintah menargetkan manfaat program dapat tercermin melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan, pendapatan masyarakat pesisir, dan kualitas hasil perikanan nasional.
Dengan target penyelesaian pada 2029, pembangunan dan pembagian gratis 4.582 kapal modern menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mendorong transformasi sektor perikanan Indonesia.
