JAKARTA - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, kualitas pendidikan, dan kontribusi pesantren dalam pembangunan bangsa.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren merupakan usulan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
“Persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dukungan DPR, serta penganggaran melalui Kementerian Keuangan menjadi bagian penting dari proses pembentukan direktorat jenderal tersebut,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, penguatan kelembagaan pesantren merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi pesantren dalam perjalanan sejarah Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan.
“Pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga membangun kohesi sosial, menumbuhkan identitas kebangsaan, dan membentuk karakter masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Kortastipidkor Polri Geledah Ruang Kerja Bupati Gowa Husniah, Sita 4 Boks Dokumen PBG“Jangan hanya kita diantar ke pintu kemerdekaan, tapi setelah merdeka, pesantren yang berkeringat berdarah-darah ini malah justru dihilangkan,”lanjut Nasaruddin.
Pesantren kata dia, memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, terutama dalam hal kemandirian, kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dia juga menepis anggapan bahwa pendidikan pesantren hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama dan kitab kuning.
“Pesantren dan madrasah kini berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, robotika, olahraga, dan seni,” ujarnya.
Nasaruddin mencontohkan sejumlah madrasah unggulan yang bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Bahkan, lulusannya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di luar negeri.
“Image pondok pesantren itu hanya bisa baca kitab kuning itu sudah tidak seperti itu lagi sekarang. Bahkan, dari pondok pesantren lahir anak-anak yang ahli dalam bidang robotik dan banyak santri yang ke luar negeri dengan beasiswa,” katanya.
Pengembangan pesantren perlu terus dilakukan dengan memperhatikan kualitas pengelolaan, kepemimpinan, dan sistem pendidikan.
Baca Juga:Bom Peninggalan Perang Dunia II Ditemukan di Blok Masela, Proyektil Meriam 91 Kaliber 105 mm“Pembenahan tidak hanya menyasar tata tertib santri, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan lembaga dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan Majelis Masyayikh, yang terdiri atas tokoh-tokoh senior pesantren, untuk memberikan masukan dan membantu pengawasan tata kelola pesantren.
Menurut dia, keterlibatan para tokoh pesantren diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pengelolaan, serta membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu segera ditangani.
“Langkah tersebut juga penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pesantren, termasuk dugaan pelecehan dan persoalan perlindungan santri,” ujarnya.
Nasaruddin menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026, kepada seluruh santri dan mengajak mereka untuk terus meningkatkan prestasi serta berbangga terhadap kontribusi pesantren bagi Indonesia.
“Lahirnya Ditjen Pesantren di tengah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional,” ujarnya.
Baca Juga:Presiden Bakal Gratiskan Biaya Kuliah di PTN, Mendiktisaintek: Kami Sudah Kalkulasi“Namun, penguatan kelembagaan tersebut perlu diikuti peningkatan mutu pendidikan, pembenahan tata kelola, dan perlindungan santri agar pesantren benar-benar menjadi ruang belajar yang aman dan mampu melahirkan calon pemimpin masa depan,”pungkasnya.
