Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Aldoni F. Sinaga, memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, Selasa (20/10), ia mengapresiasi tujuan program tersebut untuk mencetak generasi unggul, namun menyoroti urgensi pembenahan di lapangan.
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Aldoni adalah absennya regulasi yang melindungi siswa dari insiden keracunan massal.
Menurutnya, jumlah siswa yang terdampak sangat mengkhawatirkan, yakni mencapai 43.833 kasus pada 2025 dan 15.735 kasus di tahun 2026.
"Di tahun 2025 keracunan MBG mencapai 43.833 siswa sedangkan di tahun 2026 siswa yang keracunaan mencapai 15.735 siswa. Dari banyaknya jumlah siswa yang mengalami keracunan tidak ada payung hukum yang pasti terhadap kasus keracunan yang terjadi di Indonesia, baik secara perlindungan korban sampai pemberian kompensasi terhadap korban keracunan MBG," kata Aldon.
Bagi Aldoni, insiden ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan isu serius terkait keselamatan generasi penerus.
Tanpa adanya aturan khusus yang mengikat, ia mengkhawatirkan pihak Satuan Pelayanan Gizi (SPG) akan terus beroperasi tanpa rasa tanggung jawab hukum.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang menjamin hak serta kompensasi bagi para korban.
Selain persoalan hukum, Aldoni juga menyoroti ketimpangan distribusi program MBG yang dinilai masih berfokus di Pulau Jawa.
Ia mengkritik pemerintah yang dianggap belum serius menekan angka stunting secara nasional karena akses di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih sangat minim.
Meskipun pemerintah mengeklaim telah menyediakan 980 dapur di wilayah 3T, Aldoni menilai operasionalnya belum optimal.
“Program ini sebenarnya dapat diartikan bagaimana Negara hadir dalam memberikan kecukupan pangan, dalam arti untuk menekan pertumbuhan angka stunting di Indonesia. Namun realitas yang terjadi selama 2 tahun ini daerah 3T belum terjadi pemerataan SPPG, artinya pemerintah kurang serius dalam menekan angka stunting yang terjadi di Indonesia. Ini bisa dilihat focus pemerintah hanya di daratan Jawa," tegas Aldoni. (dpi)
