Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), berbicara terkait pentingnya memperkuat langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Ia menyinggung soal pemerataan pembangunan nasional di Papua.
Hal itu disampaikan Bamsoet usai mengikuti Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu (21/10). Ia mengatakan setiap kebijakan pemerintah harus tepat sasaran dan terkoordinasi.
"Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Ketua MPR RI ke-15 ini mengatakan pemerintah telah membangun fondasi penting bagi percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, katanya, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
Adapun data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Papua Pegunungan pada September 2025 sebesar 27,21 persen. Karena itu, efektivitas dana otsus perlu terus diperkuat melalui pengawasan berbasis hasil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah terpencil.
"Langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal. Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama," jelas Bamsoet.
Bamsoet menilai penguatan pendekatan kesejahteraan di Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional. Ia mengatakan masyarakat harus merasakan pembangunan dan perlakuan hukum yang adil dalam upaya menjaga stabilitas keamanan.
"Stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur. Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara," jelas Bamsoet.
Waketum Golkar ini mengatakan pemerintah harus siap menghadapi ancaman siber. Menurut Bamsoet perlu ada peningkatan standar keamanan sistem elektronik vital, audit berkala, serta koordinasi BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Komdigi.
"Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik," imbuhnya.
(dwr/yld)
