JAKARTA, KOMPAS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana untuk menghentikan ekspor gas ke negara-negara tetangga. Wacana itu mengemuka setelah melihat situasi negara yang sedang dalam mode “bertahan hidup” atau “survival”. Kebutuhan-kebutuhan dalam negeri pun mesti lebih diutamakan.
Hal itu disampaikan Bahlil seusai mengikuti sidang kabinet paripurna bertema “2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam. Perkara “survival” kebetulan menjadi salah satu isu yang dibahas Presiden Prabowo sewaktu memimpin sidang yang dihadiri seluruh anggota dari Kabinet Merah Putih.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk eskpor ke negara tetangga. Karena, kan, harus survival, kan? Harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri begitu ya,” kata Bahlil kepada wartawan.
Menurut Bahlil, rencana penghentian ekspor gas itu menjadi bentuk penjabaran kementeriannya dalam mengimplementasikan konsep “survival” yang menjadi arahan Presiden Prabowo. Ia tak mempersoalkan jika negara-negara lain nantinya mempunyai pandangan berbeda. Tetapi, upaya ini dijalani guna memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi.
Di sisi lain, Bahlil juga melaporkan capaian-capaian kementerian yang dipimpinnya selama dua tahun bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebagian sektor energi disebut berhasil membukukan catatan baik meskipun masih memiliki sejumlah hal yang mesti ditingkatkan.
Bahlil mencontohkan hasil yang diperoleh dari sektor batubara. Tahun ini, produksi batu bara memang menurun. Tetapi, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diklaim mampu melampaui target. Kenaikan serupa juga diyakini akan terjadi pada aspek ekspor dan target devisa.
“Kita targetkan 27 miliar dolar AS, ini akan mencapai di atas 30 miliar dolar AS. PNBP kita dari Rp 113 triliun itu bisa mencapai di atas Rp 160 triliun lebih,” kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil turut mengklaim, pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri juga relatif mampu diatasinya. Kini, ia menaruh perhatian pada kondisi ICP (Indonesian Crude Price) global yang terus meningkat. Jika peningkatan terus terjadi, pemerintah berpotensi menambah lagi subsidinya.
“Tetapi, pemerintah berkomitemen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi. Tidak ada kenaikan. Sekarang rata-rata ICP itu di angka 92 dollar per barel. Padahal, di dalam APBN itu sekitar 70 dollar (per barel). Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah 100 dollar per barel,” kata Bahlil.
Ihwal keadaan survival itu dibahas Presiden Prabowo yang mengingatkan jajaran kabinetnya tentang situasi geopolitik global yang tidak menentu. Kondisi dunia sekarang disebutnya rentan krisis dan konflik. Ancaman peperangan pun mengemuka bukan hanya dalam wujud perang fisik, tetapi juga perang ekonomi serta perang tarif seiring intensnya persaingan global.
Presiden Prabowo turut menyoroti soal ancaman dan gangguan yang selalu dialami sejak bangsa ini berdiri. Tetapi, rekam jejak sejarah senantiasa membuktikan, seluruh elemen bangsa mampu bangkit walaupun serangan-serangan yang diterima begitu keras. Adapun sederet gangguan itu terjadi akibat besarnya kekayaan bangsa ini.
“Saya sudah buktikan kepada saudara-saudara, dan bukan sekarang, saya tidak perlu lagi ulangi. Tetapi, data-data sejarah membenarkan bahwa nusantara kita ini selalu menjadi sasaran kekuatan-kekuatan, negara-negara, yang ingin mengambil kekayaan kita,” kata Presiden Prabowo.
Pada era rentan krisis, Presiden Prabowo menyatakan, banyak negara-negara lain juga memasang mode “survival”. Dalam pandangannya, Indonesia mesti melakukan hal serupa. Apalagi ancaman pembajakan kekayaan bangsa ini terus berlangsung sehingga perlu dipastikan upaya-upaya antisipasinya. Baginya, sumber daya alam negeri ini harus dipertahankan sekuat-kuatnya demi kepentingan nasional.
“Kekayaan dan sumber alam kita adalah ibarat darah kita. Kalau darah bocor terus, tidak mungkin kita selamat. Kita berada dalam kondisi survival dan ini tidak hanya kita. Banyak negara di dunia sekarang mengalami seperti kita. Dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo.
