REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) bersama Yayasan Menara Bhakti menandatangani perjanjian sewa lahan yang akan dimanfaatkan oleh Universitas Mercu Buana Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ernita Titis Dewi mengatakan, kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Hari ini merupakan peristiwa bersejarah karena untuk kali pertama BLU BPLJSKB berhasil mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan aset negara yang dikelolanya berupa Gedung Fasilitas Pelayanan untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan,” ujar Ernita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga
APTISI Siapkan PTS Hadapi Perubahan Pendidikan di Era AI
BRI Region 16 Manado Perkuat Mutu Pendidikan Lewat CSR Pembangunan SD
'Pendidikan Berkualitas Harus Berdampak Nyata Bagi Persoalan Hidup Generasi Muda'
Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub juga melakukan peluncuran awal (soft launching) Vehicle Type Approval (VTA) Online Versi 2.0. Ernita menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Kemenhub untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya layanan pengujian tipe kendaraan bermotor.
“Transformasi layanan menggunakan sistem online telah dimulai 10 tahun yang lalu dengan diluncurkannya VTA Online versi 1.0. Transformasi ini berhasil mengubah sistem manual yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi sistem digital yang jauh lebih efektif dan efisien,” ucap Ernita.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ernita menyebut salah satu bukti keberhasilan transformasi tersebut adalah capaian pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui Rp1 triliun sejak 2019. Selain itu, aspek kecepatan, transparansi, dan ketertelusuran layanan juga menjadi lebih baik.
Direktur Sarana Transportasi Jalan Yusuf Nugroho mengatakan, kehadiran VTA Online 2.0 merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan layanan sekaligus upaya meningkatkan sistem pelayanan publik. Digitalisasi layanan ini telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 144 Tahun 2015 tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online.
“Seluruh proses bisnis pelayanan hanya perlu diunggah dan tidak perlu hadir fisik kecuali untuk proses pengujian. Setiap perusahaan atau mitra dapat memantau dan memonitor perkembangan pelayanan hanya melalui sistem dan itu sangat memberikan kemudahan. Implementasi sepenuhnya dari versi terbaru ini akan dilaksanakan mulai Desember 2026,” ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan, pada VTA Online versi lama, proses masuk (login) menggunakan satu kotak dengan instruksi panjang dan captcha manual. Selain itu, formulir SPU cukup panjang tanpa fitur penyimpanan otomatis, sementara pemantauan masih bersifat pasif dan verifikasi dilakukan secara tunggal.
Sementara itu, VTA Online versi 2.0 menawarkan layanan yang lebih baik melalui tampilan login dua panel modern, verifikasi bertingkat menggunakan kode QR, serta dashboard yang dipersonalisasi. Sistem ini juga dilengkapi fitur pemeriksaan kesehatan profil, pelacakan SPU, formulir SPU dengan penyimpanan draf otomatis, notifikasi berkas yang terhenti lebih dari tujuh hari, serta pengecekan tunggakan.
“Kami berharap pelayanan ini dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi para customer khususnya industri kendaraan bermotor, hingga menjadi pendorong tumbuh dan berkembangnya industri otomotif di Indonesia,” kata Yusuf.
Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung di Gedung Fasilitas Pelayanan Terpusat dan Terpadu Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala BPLJSKB Iman Sukandar mengatakan, kerja sama ini tidak hanya bertujuan memanfaatkan aset, tetapi juga menjadi bentuk sinergi antara instansi pemerintah dan institusi pendidikan dalam mendukung pemanfaatan fasilitas secara produktif serta memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.
Iman menjelaskan, gedung tersebut sebelumnya merupakan Gedung Fasilitas Pelayanan Terpusat dan Terpadu Uji Tipe Kendaraan Bermotor. Pemanfaatannya kemudian dilakukan melalui mekanisme penyewaan aset.
“Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut, BPLJSKB telah melaksanakan proses sewa melalui mekanisme Lelang Hak Sewa yang dilakukan secara terbuka, kemudian Yayasan Menara Bhakti terpilih sebagai mitra kerja sama,” ujar Iman.
Iman menjelaskan, objek sewa berupa aset tanah dan bangunan kantor pemerintah dengan luas tanah 4.770 meter persegi serta bangunan seluas 1.780 meter persegi. Perjanjian sewa berlaku selama dua tahun, terhitung sejak 21 Oktober 2026 hingga 20 Oktober 2028.
Menurut Iman, perjanjian tersebut dapat diperpanjang selama tiga tahun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
