JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendukung rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Yusril menilai tindak pidana korupsi perlu didefiniskan ulang agar sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC).
Hal tersebut disampaikan Yusril usai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan Prabowo setuju soal perubahan definisi tindak pidana korupsi.
Baca Juga: KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus Korupsi BNPB: Sita Uang, Perhiasan, hingga Mobil
Yusril menilai Indonesia perlu mereformasi UU Tipikor agar definisi korupsi sesuai acuan PBB. Menurutnya, definisi korupsi dalam undang-undang selama ini masih tergantung pada unsur kerugian negara.
"Saya kira Pak Luhut sudah bicara dengan Presiden, prinsip-prinsipnya Pak Presiden sudah setuju. Kalau sudah seperti itu sebernanya memudahkan kami untuk mulai memikirkan perbaikan UU Korupsi itu sendiri," kata Yusril usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Jadi, kita akan lebih fokus, banyak negara sebenarnya hanya pada kasus bribery saja, Malaysia pun saya kira kasusnya seperti itu juga."
Sebelumnya, usai pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (20/10), Luhut mengaku melaporkan hasil kajian tim DEN atas definisi korupsi.
Luhut menyebut Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menetapkan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
Definisi seperti demikian disebutnya berpotensi membebani kegiatan bisnis, termasuk yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," kata Luhut, Selasa (20/10).
"Karena itu, penting supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional."
Yusril: korupsi bukan extraordinary crimesYusril menambahkan, revisi UU Tipikor diperlukan agar undang-undang penindakan korupsi sesuai statuta hukum internasional. Ia menekankan korupsi bukanlah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Politikus Partai Bulang Bintang itu menyebut korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa dalam penjelasan UU Tipikor yang berlaku saat ini.
Akan tetapi, Yusril mengatakan hukum internasional tidak mengakui korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Menurutnya, kejahatan luar biasa dalam statuta hukum internasional hanya mencakup genosida, kejahatan perang, penyiksaan, dan pembersihan etnis.
"Sebenarnya yang bilang extraordinary crime itu kan hanya di dalam penjelasan undang-undang korupsi itu sendiri. tetapi sebenarnya dari sudut hukum internasional, dia tidak termasuk extraordinary crime," kata Yusril.
"Tetapi korupsi itu memang cara-cara memberantasnya kita menggunakan cara-cara yang luar biasa, tetapi korupsinya itu sendiri bukan kejahatan luar biasa."
Baca Juga: Luhut Usul ke Prabowo Definisi Korupsi Tak Berpatokan pada Kerugian Negara, Singgung Danantara
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- yusril ihza mahendra
- perubahan definisi korupsi
- revisi uu tipikor
- unsur kerugian negara
- kejahatan luar biasa
- korupsi
