EtIndonesia.com Gelombang demonstrasi besar yang mengguncang Prancis kini memunculkan pertanyaan serius mengenai kekuatan politik yang berada di balik aksi tersebut. Sebuah laporan investigasi bahkan mengungkap dugaan keterkaitan 101 organisasi dari 13 negara dalam jaringan gerakan protes internasional.
Apakah kerusuhan ini murni merupakan ledakan kemarahan masyarakat akibat tekanan ekonomi dan ketidakadilan sosial? Ataukah situasi tersebut sedang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk membangun gerakan politik yang jauh lebih besar?
Pada 17 Oktober 2026, Prancis dilaporkan mengalami salah satu gelombang demonstrasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut informasi yang beredar, sekitar 550.000 hingga 800.000 orang turun ke jalan. Sejumlah kota besar, termasuk Paris, Lyon, dan Marseille, dilaporkan mengalami bentrokan serta gangguan keamanan.
Dalam berbagai laporan, sejumlah kendaraan disebut dibakar, pertokoan menjadi sasaran penjarahan, dan kantor pariwisata di Lyon dilaporkan mengalami serangan pembakaran. Sementara itu, bangunan balai kota bersejarah di Limoges juga disebut mengalami kerusakan.
Aksi demonstrasi tersebut awalnya dikaitkan dengan ketidakpuasan kalangan pelajar terhadap keterbatasan anggaran pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, serta meningkatnya biaya hidup.
Namun, setelah sejumlah serikat pekerja, organisasi politik sayap kiri, dan kelompok aktivis bergabung, tuntutan demonstrasi berkembang semakin luas.
Para demonstran tidak hanya mempersoalkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyuarakan penolakan terhadap sistem kapitalisme, kebijakan penghematan anggaran, serta peningkatan belanja militer pemerintah.
Dalam sejumlah dokumentasi aksi, terlihat pula bendera berlambang palu dan arit serta bendera Palestina. Meski demikian, keberadaan simbol-simbol tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya koordinasi terpusat dalam kerusuhan.
Perkembangan yang lebih kontroversial muncul pada 20 Oktober 2026.
Asra Nomani, yang disebut sebagai jurnalis investigasi senior Fox News, dilaporkan memublikasikan penyelidikan mengenai sebuah jaringan aktivisme internasional yang dijuluki Chaos Inc., atau Perusahaan Kekacauan.
Menurut laporan tersebut, penyelidikan awal mengidentifikasi 54 organisasi yang diduga saling terhubung. Jumlah itu kemudian berkembang menjadi 101 organisasi yang tersebar di 13 negara.
Dari keseluruhan organisasi tersebut, hanya 33 yang disebut dipimpin oleh pelajar atau kelompok pemuda.
Sementara itu, organisasi lainnya dikaitkan dengan gerakan sosialis, komunis, serikat pekerja, kelompok lingkungan hidup, organisasi advokasi internasional, serta berbagai gerakan politik sayap kiri.
Beberapa nama yang disebut antara lain Partai Komunis Prancis, La France Insoumise, Konfederasi Umum Buruh Prancis atau CGT, serta sejumlah organisasi pendukung Palestina.
Namun, penting ditegaskan bahwa keterlibatan organisasi dalam demonstrasi tidak otomatis membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak kekerasan ataupun penjarahan.
Menurut dugaan dalam laporan tersebut, setiap organisasi mempunyai peran berbeda. Ada yang menggerakkan massa, memberikan dukungan politik, dan ada pula yang menyebarluaskan informasi melalui media sosial.
Salah satu nama yang turut menjadi perhatian adalah Neville Roy Singham, pengusaha teknologi asal Amerika Serikat yang diketahui memiliki hubungan dengan sejumlah organisasi aktivisme internasional.
Laporan tersebut menyoroti dugaan hubungan pendanaan maupun kelembagaan antara Singham dan beberapa organisasi, termasuk Tricontinental: Institute for Social Research, CODEPINK, serta media BreakThrough News.
Direktur Eksekutif Tricontinental, Vijay Prashad, sebelumnya juga disebut menghubungkan demonstrasi di Paris, New Delhi, dan Buenos Aires melalui unggahan media sosial.
Sementara itu, Jodie Evans, salah satu pendiri CODEPINK sekaligus istri Singham, menyerukan agar masyarakat Amerika Serikat mengambil inspirasi dari gerakan demonstrasi kaum muda di Prancis, Spanyol, dan India.
Meski hubungan antaraktivis tersebut menjadi sorotan, belum ada bukti yang dipaparkan dalam naskah sumber bahwa Singham mengendalikan kerusuhan di Prancis atau membiayai tindakan kriminal yang terjadi.
Di tengah kontroversi tersebut, gelombang demonstrasi berikutnya mulai direncanakan.
Para aktivis di Prancis dilaporkan menyerukan aksi lanjutan pada 24 Oktober 2026, dengan sekitar 212 kegiatan yang direncanakan berlangsung di berbagai lokasi.
Selanjutnya, pada 20 November 2026, aliansi gerakan pelajar dan mahasiswa internasional juga disebut berencana mengadakan aksi bersama di sejumlah negara Eropa.
Organisasi pemuda dari Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol diperkirakan akan menyuarakan penolakan terhadap perang, kebijakan pengeluaran pemerintah, serta ketimpangan ekonomi.
Apabila mobilisasi tersebut benar-benar berlangsung dalam skala besar, tekanan politik terhadap sejumlah pemerintahan Eropa berpotensi semakin meningkat.
Pengamat media Pang Zhong menilai bahwa gelombang kerusuhan dapat membawa konsekuensi politik yang tidak kecil.
Menurutnya, meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan publik berpotensi memperkuat dukungan bagi partai-partai sayap kanan yang mengusung kebijakan imigrasi dan pengawasan perbatasan lebih ketat.
Namun, dampak politik tersebut tetap bergantung pada perkembangan situasi, respons pemerintah, dan sikap masyarakat di masing-masing negara.
Di sisi lain, sebuah video yang beredar di kalangan pengguna internet Korea Selatan dan Jepang memunculkan perdebatan mengenai dugaan penjarahan toko milik warga keturunan Tionghoa.
Dalam video tersebut, seseorang yang diduga terlibat penjarahan menyatakan bahwa warga Tiongkok di Prancis dianggap terlalu kaya sehingga menjadi sasaran.
Keaslian, lokasi, dan konteks lengkap rekaman tersebut masih perlu diverifikasi secara independen.
Terlepas dari kebenaran video itu, persoalan tersebut mengangkat kekhawatiran mengenai keselamatan para pedagang kecil.
Di kawasan arondisemen ke-13 Paris dan Belleville, banyak keluarga keturunan Tionghoa telah membangun usaha restoran, toko bahan makanan, serta perdagangan selama bertahun-tahun.
Kesenjangan ekonomi ataupun perbedaan pandangan politik tentu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merampas harta milik orang lain.
Perhatian internasional terhadap situasi Prancis juga semakin meningkat.
Pada 19 Oktober 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan kembali mengkritik kebijakan imigrasi Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Trump disebut menyatakan bahwa dirinya telah lama memperingatkan pemerintah Prancis mengenai pentingnya pengawasan perbatasan yang lebih ketat. Ia juga dilaporkan melontarkan pernyataan kontroversial mengenai perubahan demografi Paris.
Sementara itu, Mike Waltz, Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, disebut mengkritik kelompok politik ekstrem yang menurutnya memanfaatkan demonstrasi untuk memperluas agenda ideologis.
Ketegangan serupa juga dilaporkan muncul di Italia dan Belgia.
Sejumlah video memperlihatkan aparat kepolisian Italia menggunakan meriam air untuk membubarkan massa, sementara rekaman lainnya diklaim menunjukkan warga Milan berusaha melindungi pertokoan dari penjarahan.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan, pemerintahan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni terus mendorong kebijakan pengawasan imigrasi dan ketertiban umum yang lebih ketat.
Perkembangan ini memperlihatkan bagaimana demonstrasi yang berawal dari persoalan pendidikan dan tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi perdebatan politik internasional.
Namun, pertanyaan terpenting belum sepenuhnya terjawab.
Apakah jaringan organisasi lintas negara tersebut sekadar menunjukkan solidaritas politik internasional, atau memang terdapat koordinasi yang lebih luas untuk memengaruhi arah pemerintahan di Eropa?
Jawabannya membutuhkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata kesamaan ideologi ataupun hubungan antarorganisasi.
Yang jelas, apabila ketidakpuasan sosial terus meningkat dan aksi kekerasan semakin meluas, pemerintah-pemerintah Eropa akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan, melindungi kebebasan berdemonstrasi, sekaligus mencegah masyarakat semakin terpecah akibat polarisasi politik. (***)
