Indonesia menjadi negara yang mendapatkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai berbagai proyek di Tanah Air. Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, memastikan selama ini utang yang diberikan ADB ke Indonesia tidak pernah ada masalah.
Bobur menjelaskan Indonesia masuk keanggotaan ADB sejak 1966. Ia menegaskan dalam kurun waktu tersebut sampai saat ini tidak ada catatan kalau Indonesia pernah telat bayar utang.
"Tidak pernah (telat bayar utang), tidak pernah. Selama 60 tahun tidak pernah, jadi itu tidak pernah terjadi," kata Bobur di Kantor BPOM Makassar, Kamis (22/10).
Bobur mengungkapkan ADB juga menyediakan pinjaman lunak dengan bunga kompetitif. Jadi, ia yakin para peminjam, termasuk Indonesia, tidak kesulitan melunasinya.
Selain itu, Bobur mengatakan dalam memberikan pinjaman biasanya jangka waktu pelunasan atau pembayaran utang bisa lebih lama, dibanding penyelesaian proyek.
"Maksud saya implementasi proyek biasanya akan memakan waktu 5 tahun, tetapi pelunasan pinjaman dimulai setelah penyelesaian implementasi biasanya 20 tahun lebih," terang Bobur.
Bobur menilai kemampuan Indonesia dalam mengelola utang cukup baik. Apalagi, kata Bobur, fundamental makroekonomi Indonesia juga kuat.
"Jadi utang publiknya cukup stabil dan pada tingkat yang cukup rendah," tutur Bobur.
Pemerintah telah menarik pembiayaan utang senilai Rp 494,3 triliun hingga 30 September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan realisasi tersebut mencapai 59,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp 832,2 triliun.
Suahasil menekankan pemerintah menjaga pembiayaan utang tetap sesuai jalur atau on track dengan menyesuaikan kebutuhan kas dan dinamika pasar. Pemerintah juga mempertimbangkan biaya dana atau cost of fund yang efisien dengan tingkat risiko yang masih dapat dikelola.
“Pembiayaan utang berikutnya terjaga on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Suahasil mencatat pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 497,5 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 62,2 persen dari target dalam APBN 2026 yang sebesar Rp 799,5 triliun.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp 3,2 triliun, dibandingkan target APBN sebesar Rp 32,7 triliun. Suahasil menjelaskan penerbitan SBN dilakukan dengan mencermati kondisi pasar keuangan baik domestik maupun perkembangan ekonomi global.
