JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026.
Peresmian itu ditandai dengan penekanan tombol sirine.
BACA JUGA:DPRD Jawa Barat Kembali Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Prabowo.
Adapun pejabat yang mendampingi saat peresmian itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
BACA JUGA:DPRD Jawa Barat Kembali Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI
Sebelum peresmian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026.
Airlangga menjelaskan, perubahan tersebut tidak sekadar menyangkut nama lembaga, tetapi juga orientasi program. Jika sebelumnya berfokus pada inklusi keuangan, kini kebijakan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
“Kami berterima kasih atas persetujuan Bapak Presiden, mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Ini dengan PP Nomor 42/2026,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, keuangan inklusif selama ini lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan, termasuk kepemilikan rekening.
BACA JUGA:Sidang Kabinet di Istana, Gus Ipul Laporkan 2 Tahun Capaian Kemensos
Sementara itu, pendekatan baru menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai sasaran utama.
“Orientasinya berubah. Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, pendekatan tersebut menempatkan keluarga sebagai unit terkecil dalam perekonomian masyarakat.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu dilihat secara langsung pada kondisi keuangan setiap keluarga.
- 1
- 2
- »
