Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebut pemerintah telah memperbaiki 80 ribu sekolah di seluruh Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Andre mengatakan perbaikan sekolah menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Sekarang, sudah 80.000 sekolah di seluruh Indonesia diperbaiki. Di daerah pemilihan saya, Sumatera Barat, sudah ribuan sekolah yang dilakukan perbaikan,” kata Andre saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Andre mengatakan masyarakat dapat melihat langsung kondisi sekolah sebelum dan sesudah diperbaiki. Menurutnya, perbaikan tersebut menyasar sekolah-sekolah rusak yang belum mendapatkan pembenahan selama bertahun-tahun.
“Kita bisa datang ke lapangan melihat before dan after bagaimana sekolah-sekolah diperbaiki, yang rusak itu diperbaiki,” ujarnya.
Selain memperbaiki bangunan sekolah, Andre menyebut pemerintah juga telah mendistribusikan sekitar 2 juta smartboard ke berbagai sekolah di Indonesia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Menurut Andre, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi siswa hingga penyediaan infrastruktur pendidikan.
“Gizinya diperbaiki, makannya diberikan. Lalu infrastrukturnya sekolah pun diperbaiki,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.
Andre juga menyoroti pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Ia menilai fasilitas pendidikan berasrama diperlukan agar anak-anak tersebut dapat fokus belajar tanpa harus ikut mencari nafkah untuk membantu keluarga.
“Presiden Prabowo melihat bahwa untuk mengubah nasib suatu keluarga adalah pendidikan,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah telah menjalankan 182 Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan jumlah siswa yang disebut mencapai 44 ribu anak. Menurut Andre, program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin.
Andre menegaskan, keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan perlu dilihat melalui kebijakan konkret, bukan sebatas pernyataan.
“Untuk memperbaiki pendidikan tidak hanya bisa sebatas narasi dan omon-omon. Tapi harus ada langkah konkret nyata,” kata Andre.
