JAKARTA, KOMPAS — Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dinilai berisiko memperbesar tekanan terhadap keberlanjutan fiskal apabila pencapaiannya masih bergantung pada belanja pemerintah. Di tengah keseimbangan primer yang masih defisit, pemerintah menghadapi dilema antara mengefisienkan belanja negara dan mempertahankan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Bright Institute, Andri Perdana, menilai, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan penerimaan negara untuk mengembalikan keseimbangan primer ke posisi surplus. Peningkatan penerimaan membutuhkan proses panjang dan bertahap.
“Untuk membuat keseimbangan primer ini kembali surplus, sudah terbukti kita tidak bisa mengharapkan dari penerimaan, karena meningkatkan penerimaan itu memerlukan proses lama dan inkremental,” ujar Andri saat dihubungi Kamis (22/10/2026).
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Defisit keseimbangan primer berarti pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang, sehingga pemerintah masih perlu menambah pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ketika surplus, pendapatan negara mampu menutup belanja tersebut. Sebaliknya, kondisi defisit menunjukkan penerimaan belum cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang sehingga pemerintah masih membutuhkan pembiayaan.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan keseimbangan primer defisit Rp 20,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan penerimaan negara belum mencukupi untuk menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.
Menurut Andri, perbaikan keseimbangan primer memerlukan efisiensi belanja pemerintah pusat secara signifikan. Penghematan itu harus berupa pengurangan belanja secara nyata, bukan sekadar mengalihkan anggaran dari satu pos ke pos lainnya.
Persoalannya, pengeluaran pemerintah dalam setahun terakhir dinilai berperan besar menopang pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi dalam aset tetap.
Andri juga menilai konsumsi rumah tangga turut memperoleh dorongan dari belanja pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Karena secara metadata, pengeluaran rumah tangga itu tidak hanya jumlah barang yang masyarakat beli sendiri, tetapi juga termasuk pemberian, seperti bansos maupun MBG,” kata Andri.
Situasi tersebut membuat pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah. Pengurangan belanja dapat membantu memperbaiki keseimbangan primer, tetapi berpotensi mengurangi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, apabila belanja terus diandalkan untuk mencapai target pertumbuhan, perbaikan keseimbangan primer berisiko semakin sulit dilakukan.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Persoalan keberlanjutan fiskal tersebut menjadi relevan di tengah rencana pemerintah melakukan penghematan anggaran. Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk kembali melakukan penghematan besar-besaran.
“Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, efisiensi dan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan agar pemerintah dapat membiayai pengeluaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Supaya kita bisa membiayai item-item pengeluaran negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.
Keseimbangan primer juga mencatatkan surplus. Surplus tercatat Rp 30 triliun pada 2007, Rp 41,5 triliun pada 2010, Rp 8,8 triliun pada 2011, dan Rp 52,8 triliun pada 2012.
Tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal juga terlihat ketika membandingkan kondisi saat ini dengan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa kali mencapai kisaran 6 persen.
Berturut-turut adalah 6,3 persen pada 2007, 6 persen pada 2008, 6,2 persen pada 2010, 6,5 persen pada 2011, dan 6,23 persen pada 2012. Pada sejumlah periode, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus. Surplus tercatat Rp 30 triliun pada 2007, Rp 41,5 triliun pada 2010, Rp 8,8 triliun pada 2011, dan Rp 52,8 triliun pada 2012.
Andri menilai, persoalan utama bukan semata-mata realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, melainkan konsekuensi yang harus ditanggung apabila target tersebut dicapai dengan terus mengandalkan belanja pemerintah.
“Jadi, menurut saya bukan realistis atau tidak target pertumbuhan 6 persen, tetapi akan sejauh mana kita akan semakin mengikis keberlanjutan fiskal dan kesehatan ekonomi kita di jangka panjang karena kita mau mencapai target angka pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia berpandangan, pertumbuhan ekonomi yang lebih moderat tetapi ditopang aktivitas ekonomi yang berkelanjutan lebih baik dalam jangka panjang daripada mengejar pertumbuhan tinggi dengan terus mempertahankan defisit keseimbangan primer.
“Lebih baik pertumbuhan ekonomi kita tumbuh natural namun berkualitas daripada terus defisit di keseimbangan primer,” pungkas Andri.
