Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia telah resmi meluncurkan kampanye pencalonan diri untuk memperebutkan kursi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030.
Dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (22/10/2026), Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang membeberkan bahwa Indonesia saat ini terus bergerak aktif untuk menggalang dukungan internasional.
Pascaperesmian kampanye tersebut, Yvonne menegaskan bahwa Pemerintah RI tidak henti-hentinya menyuarakan pencalonan ini kepada dunia. Mereka berupaya meyakinkan berbagai negara mitra tentang komitmen dan kesiapan Indonesia dalam menjaga perdamaian.
Pemilihan untuk menentukan pengisi kursi prestisius tersebut baru akan digelar pada bulan Juni 2028 mendatang. Pemerintah memandang jeda waktu yang cukup panjang ini sebagai sebuah keuntungan strategis untuk konsolidasi.
"Jadi waktu ini akan kita gunakan untuk memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya dari negara-negara agar kita bisa nanti menempati seat di Security Council," ungkapnya.
Terkait strategi lobi di level menteri, Yvonne mengakui bahwa belum ada pembicaraan detail atau spesifik mengenai dukungan pencalonan ini saat Menteri Luar Negeri RI melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia.
Hal itu dinilai sangat wajar terjadi mengingat momen tersebut merupakan pertemuan pertama bagi kedua pejabat tinggi negara.
Meski begitu, komitmen untuk terus membawa agenda pencalonan ini tetap menjadi prioritas utama diplomasi.
"Tapi yang tadi saya sampaikan, di berbagai kesempatan pastinya Pak Menlu juga akan bersama dengan counterpart-nya untuk menyampaikan pencalonan kita di Dewan Keamanan PBB," tutur Yvonne.
Selain pencalonan DK PBB, Indonesia juga memantau ketat kriteria pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang baru ke depannya. Indonesia sangat berharap pemimpin baru PBB nantinya mampu mereformasi organisasi agar lebih kredibel, relevan, dan mampu menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang (Global South).
(luc/luc)
