Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Rachmat Pambudy, mendorong proyek Bali E-Mobility menjadi percontohan pengembangan transportasi ramah lingkungan yang dapat direplikasi secara bertahap di seluruh Indonesia.
Proyek tersebut diwujudkan melalui bantuan bus listrik dari Pemerintah Korea Selatan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong transisi energi sekaligus pembangunan berkelanjutan di sektor transportasi publik.
"Ini proyek percontohan yang dimulai dari Bali. Proyek yang berbasis kebijakan dan berbasis bukti yang siap direplikasi secara bertahap di seluruh Nusantara," kata Rachmat di Renon, Denpasar, Kamis (22/10).
Menurut Rachmat, Bali dapat menjadi model pembangunan nasional yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan penggunaan energi bersih.
Rachmat menilai transisi energi perlu dilakukan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, termasuk dalam pengoperasian kendaraan bermotor dan pembangkit listrik.
"Membersihkan Bali itu bukan hanya sampah rumah tangga, tapi juga sampah yang ditimbulkan dari listrik, sampah yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, sampah yang ditimbulkan dari pabrik-pabrik yang selama ini masih menggunakan energi yang belum bersih," jelasnya.
Selain itu, Rachmat mengatakan, pengembangan transportasi listrik dapat menjadi salah satu langkah untuk mempercepat upaya penurunan emisi karbon Indonesia.
Rachmat menyebut Indonesia memiliki kewajiban menurunkan emisi karbon pada 2060. Namun, menurut dia, langkah transisi yang dimulai lebih awal dapat mempercepat pencapaian target tersebut.
"Indonesia berkewajiban menurunkan emisi karbon pada tahun 2060, tapi kalau Bali bisa mulai dari sekarang, kita akan percepat. Bukan 2060," ujarnya.
Rachmat berharap pengembangan kendaraan listrik di Bali tidak berhenti pada pengoperasian bus listrik, tetapi berkembang hingga mencakup mobil dan sepeda motor listrik.
Bahkan, Menteri PPN berharap muncul produsen kendaraan listrik dengan merek dari Bali.
"Saya ingin ada merek dari Bali. Saya ingin ada merek bus buatan Bali. Saya ingin ada mobil buatan Bali. Saya ingin ada sepeda motor buatan Bali, tidak perlu dibuat di Bali. Orang Bali bisa bikin di mana pun di wilayah Republik Indonesia," kata Rachmat.
11 Bus Listrik dari Korea Diuji Coba, Gratis hingga DesemberKepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali, I Kadek Mudarta, menjelaskan bahwa 11 bus listrik tersebut akan dioperasikan berdasarkan hasil kajian pada Koridor I Trans Sarbagita, yakni rute GOR Ngurah Rai menuju GWK.
Seluruh bus nantinya akan beroperasi sesuai pola layanan yang ditetapkan, dengan satu unit disiapkan sebagai cadangan.
"Selama masa uji coba belum bertarif. Tapi kalau nanti selesai masa uji coba, ketika busnya sudah menjadi pelat kuning, kita berlakukan tarif yang sama seperti Trans Sarbagita atau Trans Metro Dewata," kata Mudarta.
Meski berada di bawah pengelolaan Dishub Bali, pengoperasian armada tidak akan dilakukan langsung oleh dinas. Pemprov Bali akan memilih perusahaan operator bus yang nantinya bertanggung jawab menjalankan layanan.
"Nanti ketika kita tunjuk operator, nanti juga ada driver. Driver tentu melalui masa pelatihan dulu," jelas Mudarta.
Dari sisi kapasitas, Mudarta mengungkap setiap bus memiliki sekitar 20 tempat duduk dan dapat menampung kurang lebih 10 penumpang berdiri.
Untuk mendukung operasional, fasilitas pengisian daya disiapkan di dua lokasi. Pengisian daya pada malam hari akan dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Bali, sedangkan pengisian pada siang hari ketika bus beroperasi tersedia di GOR Ngurah Rai.
"Kalau dalam keadaan kosong, dari posisi baterainya penuh, itu bisa sampai 300 kilometer (jarak tempuh). Tapi tentu akan bervariasi berdasarkan jumlah beban, medan tanjakan, juga pengaruh dari suhu udara," ungkapnya.
Mudarta menambahkan, meskipun layanan gratis selama masa uji coba, penumpang tetap perlu melakukan tap kartu saat menggunakan layanan.
Data tersebut diperlukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program sekaligus mengetahui jumlah penumpang.
Mudarta juga menyebut pemeliharaan bus selama satu tahun pertama masih menjadi tanggung jawab produsen bus. Dengan demikian, biaya pemeliharaan pada periode tersebut belum dibebankan kepada Pemprov Bali.
"Bus konvensional yang masih ada kontraknya masih sampai akhir tahun. Di tahun 2027 kita lihat kondisi busnya. Karena sudah cukup umurnya, sudah tua, nanti kita lihat, kita pilih yang masih baik ditambah dengan yang hibah ini," pungkas Mudarta.
