JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan 21.228 unit hunian tetap (huntap) relokasi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh. Program yang ditargetkan berlangsung pada periode 2026-2027 tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp6,077 triliun.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah terus mengakselerasi seluruh tahapan pembangunan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.
"Pemerintah terus mempercepat seluruh tahapan pembangunan agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak,” kata Safrizal ZA, Kamis (22/10/2026).
“Pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, mobilisasi lapangan, hingga pelaksanaan konstruksi terus kami kawal secara ketat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,"lanjutnya.
“Di Aceh, pekerjaan konstruksi telah bergerak di berbagai lokasi pembangunan. Hingga 21 Oktober 2026, progres fisik rata-rata pembangunan huntap di Aceh tercatat mencapai 1,52 persen,”ujarnya.
“Meliputi pekerjaan land clearing, pondasi, fabrikasi panel Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA), pengukuran lahan, hingga pekerjaan struktur pada sejumlah titik pembangunan,” lanjutnya.
Pembangunan huntap memanfaatkan berbagai sumber lahan, mulai dari aset pemerintah daerah, tanah masyarakat, tanah adat, hingga lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan. Di lapangan, pelaksanaan konstruksi juga menghadapi tantangan kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah datar, landai, berkontur hingga kawasan berlereng tajam, khususnya di Kabupaten Gayo Lues.
Dari sisi anggaran, realisasi penyerapan pembangunan huntap di Aceh hingga 21 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp125,39 miliar atau 7,14 persen dari total pagu sekitar Rp1,76 triliun. Penyerapan tersebut diproyeksikan meningkat hingga 95,07 persen pada akhir Desember 2026 seiring percepatan pelaksanaan konstruksi di seluruh lokasi pembangunan.
