jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyoroti sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam Dialog Nasional Refleksi Dua Tahun Pemerintahan di Kuningan, Jakarta, Kamis (22/10).
Ketua Umum GCP H. Kurniawan mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, sejumlah kebijakan telah dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Datangi Bareskrim, GCP Tindak Lanjuti Pengaduan Terhadap Budi Arie
Dia menilai program-program tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil langkah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
"Pak Prabowo sudah banyak berbuat. Pak Prabowo sudah begitu berani melaksanakan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujar Kurniawan.
Dia menyebut swasembada pangan, swasembada energi, pemberantasan korupsi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo.
Di sektor energi, Kurniawan mengklaim pemerintah telah mampu memproduksi biodiesel berbahan kelapa sawit hingga 170 juta liter.
Meski mengapresiasi program pemerintah, Kurniawan mengingatkan pentingnya kemampuan para menteri dan jajaran pembantu presiden dalam menerjemahkan visi kepala negara menjadi kebijakan yang berjalan efektif.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dapat menghambat pencapaian program.
"Sehebat apa pun program dan cita-cita Prabowo, jika pelaksanaannya berantakan oleh pembantu yang tidak bisa menjabarkan pikiran Prabowo ke lapangan, maka akan terjadi mis antara perencanaan dan pelaksanaan," katanya.
Terkait program MBG, Kurniawan menilai kebijakan tersebut merupakan upaya negara memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Dia berpendapat kendala yang muncul dalam pelaksanaan program perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga berharap program tersebut dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, GCP menyoroti pemberantasan korupsi sebagai salah satu kebijakan yang dinilai berani di bawah pemerintahan Prabowo. Kurniawan mengatakan penindakan terhadap kasus korupsi perlu dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang sebelumnya dinilai sulit tersentuh hukum.
Kurniawan juga menilai dinamika sosial-politik dan munculnya kritik terhadap pemerintah berkaitan dengan ketegasan kebijakan pemberantasan korupsi.
Dia menduga sebagian pihak yang merasa terganggu oleh penindakan tersebut berupaya membangun opini negatif terhadap pemerintah. Namun, ia tidak merinci pihak maupun bukti yang mendasari dugaan tersebut. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
