Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
"Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Presiden Prabowo pada pengujung pidatonya pada acara Rakornas TPAKD.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Sebagai informasi dewan baru ini merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sebelumnya terbentuk. Dewan ini bertujuan untuk memperkuat orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Dalam keterangannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa orientasi kebijakan diperluas untuk menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan ini sendiri dipimpin Presiden Prabowo sebagai Ketua, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian, Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Wakil Ketua, Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua Harian, dan beberapa menteri sebagai anggota.
Dalam pelaksanaannya kedepan Airlangga menjelaskan bahwa perhatian diarahkan pada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi guncangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan atau financial security.
Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Adapun pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga:Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Lewat Transfer Bank, Bukan Kopdes
