Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Kekurangan tenaga medis ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk di daerah tertinggal yang menjadi sasaran pembangunan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Budi mengatakan, kebutuhan dokter spesialis di Indonesia belum terpenuhi secara merata. Berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, kekurangan dokter spesialis mencapai sekitar 55 ribu orang.
“Dokter spesialis kekurangannya 55.000,” kata Budi dalam konferensi pers dua tahun pemerintahan bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurut Budi, pemerintah telah mengidentifikasi 66 kabupaten/kota yang membutuhkan peningkatan fasilitas rumah sakit. Daerah-daerah tersebut sebelumnya hanya memiliki rumah sakit tipe D dengan kapasitas di bawah 50 tempat tidur dan jumlah dokter spesialis yang terbatas.
Dari target pembangunan 66 RSUD tersebut, sebanyak 21 rumah sakit telah selesai dibangun dan beroperasi. Sementara itu, pembangunan rumah sakit lainnya masih berlangsung.
“Yang sudah selesai dibangun 21 tuh, dan sudah beroperasi. Ya ini 21 sudah beroperasi, sudah selesai dibangun di tahun pertama,” ujarnya.
Budi menyebut pembangunan sejumlah rumah sakit sempat mengalami keterlambatan akibat persoalan korupsi pada salah satu kelompok pembangunan. Adapun pembangunan untuk daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau, terutama di Indonesia timur dan Papua, direncanakan berlanjut pada 2027.
Selain membangun fasilitas, pemerintah juga melengkapi rumah sakit dengan peralatan medis modern, seperti CT scan, mammografi, dan catheterization laboratory (cath lab). Peralatan tersebut diharapkan memungkinkan penanganan penyakit seperti stroke, penyakit jantung, dan kanker dilakukan di daerah tanpa harus merujuk pasien ke luar kota.
Namun, menurut Budi, penyediaan fasilitas dan alat kesehatan harus diikuti dengan ketersediaan dokter spesialis agar pelayanan dapat berjalan optimal.
"Nah masalah kita di mana, masalah kita di orangnya. Karena nggak punya cukup dokter spesialis. Yang lengkap baru 51 persen. Nah itu tugasnya nanti di belakang kita jelaskan bagaimana Kementerian Kesehatan ingin mengisi kekurangan dokter spesialis ini. Yang paling kurang tuh radiologi dan sama anestesi itu yang paling banyak kurang," jelas Budi.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kemenkes mempercepat pendidikan dokter spesialis melalui skema berbasis rumah sakit atau hospital-based. Program ini memprioritaskan dokter yang berasal dan telah bekerja di daerah yang kekurangan tenaga spesialis agar setelah menyelesaikan pendidikan mereka dapat kembali melayani daerah asal.
Budi menyebut, program pendidikan tersebut telah berjalan di enam rumah sakit pendidikan dengan total 221 peserta. Kemenkes juga mengembangkan program tersebut, dengan target pada akhir 2026 tersedia 55 program studi di 52 rumah sakit.
Selain mempercepat pendidikan, pemerintah mengirim dokter spesialis dari kota besar ke daerah yang membutuhkan melalui program penugasan khusus. Langkah ini dilakukan sebagai solusi sementara sambil menunggu tambahan dokter spesialis dari jalur pendidikan.
"Untuk mengisi kekosongan, kan pendidikan itu kan 4 tahun. Kita kirim dulu penugasan khusus dokter-dokter spesialis dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil tadi," kata Budi.
"Ini memang tambal cepat, cuma kalau nggak kita lakukan, ya masa kita mesti nunggu 4 tahun? Tapi saya akui bahwa ini sifatnya hanya temporary aja," tegasnya.
Kemenkes juga memberikan beasiswa pendidikan tenaga medis. Budi menyebut sebanyak 4.592 beasiswa telah diberikan sejak kabinet pemerintahan saat ini dibentuk.
"Sejak kabinet yang ini baru dibentuk, sudah ada 4.592 beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Dan beasiswa ini belum 100 persen sempurna, masih ada aja yang masuknya bukan dari daerah-daerah afirmasi, tapi sekarang sudah makin lama makin sedikit, ya," ujarnya.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat mengatasi kekurangan sekaligus memperbaiki distribusi dokter spesialis, sehingga masyarakat di daerah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih memadai.
