REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG JABUNG BARAT, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, terus mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk komoditas kelapa. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk unggulan yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat.
Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proses sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) ini. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi kelompok bersama pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jambi di Kuala Tungkal, Kamis.
"Kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan biasa, melainkan produk unggulan yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Tanjab Barat," kata Anwar Sadat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menjelaskan kelapa di wilayahnya memiliki karakteristik unik dan kualitas khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui IG dinilai krusial untuk menjaga warisan daerah dari klaim pihak luar.
Fokus di Tiga Kecamatan
Pada tahap awal, pendaftaran IG difokuskan pada hamparan perkebunan kelapa di tiga kecamatan, yakni Tungkal Ilir, Seberang Kota, dan Kuala Betara. Selanjutnya, pendaftaran akan diperluas ke Kecamatan Pengabuan dan Senyerang.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergisitas. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi maupun teknis. Keberhasilan ini diharapkan dapat menyusul komoditas Pinang Betara yang sebelumnya telah lebih dulu mengantongi sertifikat IG.
Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi (2018), area perkebunan kelapa di wilayah tersebut mencapai luas 55.102 hektare. Produksi per tahunnya mencapai 53.343 ton, dengan jumlah petani di atas 21 ribu kepala keluarga.
"Dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis, kita tidak hanya menjaga warisan daerah dari klaim pihak luar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas yang akan meningkatkan nilai jual produk di pasar nasional maupun internasional," tutup Anwar Sadat.
Dukungan Kanwil Kemenkumham
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jambi Diana Yuli Astuti menyatakan kesiapan lembaganya untuk memfasilitasi dan mendampingi penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis kelapa.
Diana menekankan pentingnya akurasi data terkait reputasi, kualitas, dan karakteristik khas produk yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografi setempat. Kegiatan FGD tersebut turut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah, para camat, petugas penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dari wilayah sentra produksi Kelapa Dalam.
"Pengalaman Tanjab Barat yang telah memiliki beberapa sertifikat IG sebelumnya diharapkan dapat memudahkan proses pendaftaran Kelapa Dalam ini. Tim kami siap mengawal hingga seluruh kelengkapan berkas terpenuhi," ungkap Diana.
