Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (Pemda) tetap tersedia pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Kepastian ini disampaikan setelah Tito melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program batuan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme kompetisi antardaerah.
"Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar 'Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada'," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Hal tersebut disampaikannya usai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.
Tito menambahkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027.
Anggaran tersebut direncanakan akan terbagi menjadi Rp1 triliun untuk bantuan pemerintah kepada Pemda dan Rp1 triliun untuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah. Meski demikian, Tito menyebut teknis pelaksanaan program tersebut masih dalam tahap pematangan.
Di sisi lain, Tito mengungkapkan selama tahun 2026 Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi. Ajang tersebut mempertandingkan daerah dalam tiga gelombang dan enam regional.
Selain itu, pada ajang yang sama, Kemendagri mempertandingkan daerah berdasarkan kategori penilaian yang berbeda di setiap gelombangnya.
"Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting," katanya.
Sebagai contoh, pada gelombang pertama 2026, Kemendagri menggelar Apresiasi Pemda Berprestasi dengan empat kategori, yakni Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori mencakup peringkat I, II, dan III untuk tingkat pemerintahan, yaitu kabupaten, kota, dan provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan bantuan pemerintah kepada para pemenang. Peringkat I memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar, peringkat II sebesar Rp2 miliar, dan peringkat III sebesar Rp1 miliar.
"Nah, jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi," tandasnya.
Perlu diketahui, acara Rakornas TPAKD tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang menandai perluasan orientasi dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
(akd/ega)
