Jakarta, VIVA – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp639,6 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) pada 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu keluarga rentan melalui berbagai skema bantuan, sekaligus mendukung target penurunan angka kemiskinan nasional menjadi maksimal 5 persen pada 2029.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Ia mengatakan, 33,1 juta keluarga telah menerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial dalam dua tahun terakhir.
"Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran keluarga, antara lain PKH bagi 10 juta keluarga, bantuan sembako bagi 17,6 juta keluarga, serta bantuan beras dan minyak goreng bagi 33,1 juta keluarga," kata Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis (22/10/2026).
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), program perlindungan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat rentan dari tekanan pengeluaran. Namun, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendorong penerima bantuan agar semakin mandiri secara ekonomi.
Muhaimin menyebut angka kemiskinan nasional pada 2025 telah turun menjadi 8,07 persen, dibandingkan 9,03 persen pada Maret 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut kembali menurun hingga maksimal 5 persen pada 2029.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga menargetkan terciptanya 10 juta orang yang bekerja dan berusaha. Target ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya mengandalkan pemberian bantuan, tetapi juga perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Kemenko PM mencatat sebanyak 199.929 keluarga telah lulus atau graduasi dari program bantuan sosial (bansos). Selain itu, sebanyak 78.337 keluarga memperoleh dukungan melalui program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Muhaimin menyebut terdapat puluhan juta penduduk serta ribuan desa yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Kita memiliki tanggung jawab sebesar 22,93 juta jiwa, 88 kabupaten lokasi kemiskinan, kemudian terdapat 16.550 desa yang harus terus kita perhatikan," kata Muhaimin Iskandar.
Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus mendorong orang tua mereka membangun kemandirian ekonomi.
Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Muhaimin menegaskan perubahan pendekatan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan konsistensi serta kolaborasi seluruh pihak agar target pengentasan kemiskinan dapat tercapai. (Ant)
