REPUBLIKA.CO.ID, MALINAU, – Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyambut baik kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang secara khusus membahas percepatan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan di wilayah Kalimantan Utara. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Kabupaten Malinau pada Kamis, sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat mempercepat infrastruktur di kawasan perbatasan.
“Tentu kita menyambut baik kunjungan Menteri PU sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kaltara, khususnya Kabupaten Malinau,” kata Wempi seusai mendampingi Dody dalam kunjungan kerja tersebut.
Menurut Wempi, kunjungan ini menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu perhatian utama adalah pelebaran jalan nasional serta peningkatan akses menuju kawasan pedalaman dan perbatasan.
Target Tuntas Akhir 2028
Wempi mengungkapkan bahwa Menteri PU menyampaikan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer dapat diselesaikan pada akhir 2028. Target ambisius ini diharapkan mampu mengakhiri keterisolasian wilayah pedalaman yang telah berlangsung lama.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah daerah juga berkesempatan memaparkan kondisi infrastruktur, termasuk konektivitas jalur dari Kalimantan Timur menuju Apau Kayan hingga wilayah Malinau yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat pedalaman. “Kami berharap pembangunan jalan ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai target. Infrastruktur yang layak sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan,” tegas Wempi.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Sinergi Lintas Pihak
Ia menegaskan percepatan pembangunan jalan perbatasan membutuhkan sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta dukungan masyarakat adat. Koordinasi lintas pihak juga diperlukan untuk memetakan jalur pembangunan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, dan menyelesaikan persoalan administratif yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek.
“Saya berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan, dengan pengawasan yang baik serta dukungan pendanaan yang memadai,” ujarnya. Wempi menambahkan pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen setiap pemerintahan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terus mendukung pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pembangunan ini jangan sampai terhambat. Jika ada persoalan administratif, mari kita selesaikan bersama. Pelaksanaannya juga harus diawasi agar berjalan sesuai perencanaan dan harapan masyarakat,” katanya.
Percepatan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan diharapkan dapat mengurangi keterisolasian wilayah pedalaman, memperkuat konektivitas antardaerah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Bagi Kabupaten Malinau, pembangunan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.
