Saat resmi dilantik pada 2024, Prabowo-Gibran meluncurkan delapan misi utama dalam “Asta Cita”. Salah satu tujuan yang menjadi prioritas adalah memperkuat sistem kesehatan nasional. Namun, setelah dua tahun menjabat, permasalahan penyakit kardiovaskular di masyarakat belum terselesaikan.
Hal itu menjadi sorotan dalam konferensi pers “2 Tahun Pemerintahan di Bidang Kesehatan” yang diselenggarakan pada Kamis (22/10/2026), di Jakarta. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), cakupan penanganan penyakit kardiovaskular masih rendah. Tercatat, terdapat 7,4 juta temuan kasus risiko kardiovaskular seperti hipertensi dan diabetes yang belum mulai diobati.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keresahannya. Ia mengatakan, penyebab utama kematian di usia muda adalah penyakit turunan kardiovaskular. Di antaranya, stroke, jantung, dan ginjal.
Oleh karena itu, Budi menyatakan pihaknya berupaya mengendalikan empat faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. “Jika kita bisa mengendalikan hipertensi, diabetes, kolesterol, dan obesitas, risiko kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah sebenarnya bisa ditekan,” paparnya.
Perkiraan tersebut diperoleh dari keberhasilan penanganan di Korea Selatan. Pemerintah di sana berhasil mewujudkan triple eighty. Adapun, tiga langkah berurutan yang dilakukan meliputi deteksi dini, tatalaksana pengobatan, hingga pemantauan kesehatan pasien. Target dari setiap tahap paling sedikit 80 persen cakupan.
“(Tahap-tahap) itu bisa menurunkan kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah hingga 80 persen,” ujar Budi.
Sebagai upaya menangani penyakit kardiovaskular, Kemenkes merumuskan strategi dari hulu ke hilir. Mula-mula, Budi menjelaskan, pihaknya terus menggenjot deteksi dini lewat cek kesehatan gratis (CKG). Dalam langkah ini, empat faktor risiko utama kardiovaskular akan dipetakan. Tujuannya, supaya kondisi pasien tidak memburuk sebelum terjadi serangan jantung atau stroke.
Berikutnya, tatalaksana di tingkat Puskesmas dan Posyandu perlu dikuatkan. Budi menjanjikan, obat-obat yang harus rutin dikonsumsi penderita hipertensi dan diabetes akan selalu tersedia.
Setelah pemberian obat, pasien akan selalu dipantau agar pengobatan tidak putus. Sejauh ini, Budi menambahkan, banyak pasien yang berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh. “Padahal, hipertensi itu penyakit yang harus dikontrol terus-menerus,” ujarnya
Di luar itu, Kemenkes juga hendak meratakan kualitas peralatan medis di rumah sakit umum daerah (RSUD). Kelak, pada 2027, setiap kabupaten atau kota dicanangkan memiliki setidaknya satu RSUD berstatus Tingkat Madya. Artinya, rumah sakit dengan tingkatan itu mampu melayani tindakan pasang ring jantung, thrombectomy stroke, dan penanganan kanker dasar.
”Sehingga kalau ada serangan stroke, jantung, masalah ginjal, atau kanker, enggak usah capek-capek dikirim ke luar kota atau pulau. Nanti, bisa ditangani di masing-masing daerah,” harap Budi.
Terakhir, Kemenkes merencanakan peningkatan kualitas tenaga medis dengan akselerasi dokter spesialis dan pelatihan cepat (fellowship). Saat ini, Indonesia masih kekurangan 55.000 dokter spesialis. Bahkan, sebanyak 87 persen wilayah di negara ini kekurangan dokter umum.
Untuk mengejar ketertinggalan itu, Budi menyebut, pelatihan dokter akan dipercepat melalui fellowship intervensi kardiovaskular bagi dokter di daerah. Menurut dia, durasi program pendidikan dokter spesialis (PPDS) selama empat tahun terlalu lama. “Potensi kematian (akibat penyakit kardiovaskular) mencapai 300 ribu jiwa per tahun. (Akumulasi) empat tahun, ada 1,2 juta nyawa yang terancam,” ungkapnya
Menanggapi paparan dari Kemenkes, CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menegaskan langkah preventif tak kalah penting untuk dilakukan. Ia menjelaskan, penyakit kronis seperti kardiovaskular berkaitan erat dengan gaya hidup. Pola makan, rutinitas olahraga, dan pilihan hidup sangat menentukan kondisi seseorang.
Tingginya konsumsi rokok masyarakat memperparah faktor risiko tersebut. Diah menyoroti, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 74,5 persen pria Indonesia merupakan perokok aktif. “Ini menjadi salah satu faktor rsiko yang sangat besar,” katanya.
Melihat data ini, Diah mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi guna mengendalikan berbagai faktor risiko. Kebijakan itu harus mencakup penataan pola konsumsi masyarakat, pembiasaan aktivitas fisik, sampai pengendalian tingkat konsumsi rokok.
Saran senada disampaikan Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana. Ia merujuk pada data WHO. Di situ tercatat, sebanyak 80 persen penyakit tidak menular dapat dicegah melalui penerapan regulasi ketat terhadap komoditas tak sehat. “Angka (kasus kardiovaskuler) yang tinggi ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mencegah penyakit kardiovaskular,” tuturnya.
Selama masyarakat dibiarkan berada di lingkungan tidak sehat, menurut Irma, cek kesehatan gratis (CKG) akan berujung sia-sia. Penanganan kesehatan harus difokuskan pada perlindungan di tingkat komunitas. Ahli independen yang bebas dari konflik kepentingan industri pun wajib dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
“Jangan cuma mengimbau masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, tapi rakyat justru dibiarkan dikepung oleh pilihan makanan yang tidak sehat. Kemenkes harus mengurusi kesehatan populasi, bukan hanya menuntut kesadaran individu,” tegas Irma.
Angka (kasus kardiovaskuler) yang tinggi ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mencegah penyakit kardiovaskular.
