Otoritas Prancis Giat Melarang Aksi Protes Baru

Paris: Otoritas Prancis memberlakukan larangan atau pembatasan terhadap aksi protes baru yang muncul menyusul demonstrasi akhir pekan lalu, yang berujung pada kekerasan jalanan terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Presiden Emmanuel Macron, usai memimpin rapat dengan para menteri utama dan pejabat intelijen, menyatakan bahwa jam malam serta langkah-langkah keamanan lainnya akan diterapkan, termasuk larangan bagi "kelompok tanpa legitimasi" untuk menggelar aksi protes.

"Prioritasnya adalah memulihkan ketenangan," ujarnya dikutip dari Channel News Asia.  

Ia menambahkan akan memimpin rapat dewan pertahanan yang dihadiri oleh para menteri utama pada hari Jumat untuk menentukan "langkah-langkah selanjutnya" terkait demonstrasi nasional yang direncanakan pada hari Sabtu dan hari-hari berikutnya.
 
Macron menyebut kekerasan terparah tersebut "dipimpin oleh kelompok ultra-kiri terorganisir yang bertujuan meruntuhkan republik", seraya menuduh mereka melakukan "hasutan untuk melawan negara" (sedisi).

Para pejabat masih terguncang akibat bentrokan, penjarahan massal, dan perusakan bangunan publik yang terjadi pada 17 Oktober, di sela-sela demonstrasi besar yang melibatkan lebih dari setengah juta orang untuk memprotes lonjakan biaya hidup.

Pemerintah Macron mengakui bahwa pihak kepolisian sempat kehilangan kendali. Sementara itu, sejumlah kandidat yang bersaing untuk menggantikannya dalam pemilihan presiden enam bulan mendatang berpendapat bahwa pihak berwenang tidak mampu atau tidak mau menenangkan situasi. Larang Aksi Protes Sebuah aksi protes di Paris pada hari Kamis yang diorganisir oleh para mahasiswa—yang sebelumnya telah menggelar aksi selama empat minggu sebelum demonstrasi 17 Oktober—tetap berlangsung dengan dihadiri ratusan orang, setelah larangan dari kepolisian dibatalkan melalui putusan darurat pengadilan.

"Pihak berwenang mencoba membedakan antara pengunjuk rasa yang 'baik' dan yang 'buruk'," ujar Coppelia Moreau, seorang pemimpin mahasiswa, menanggapi upaya pelarangan tersebut dan langkah-langkah pembatasan lainnya yang tengah diwacanakan.

"Yang kita lihat adalah pemerintah yang sama sekali tidak menginginkan adanya demonstrasi. Hal ini bertentangan dengan hak untuk berdemonstrasi," katanya kepada para jurnalis. Pada hari Kamis, pihak berwenang menetapkan larangan terhadap "semua bentuk unjuk rasa" di kota Lyon, wilayah tenggara Prancis, untuk hari Sabtu.

Kota terbesar ketiga di Prancis ini mengalami penjarahan di 200 hingga 300 toko pada akhir pekan lalu, serta pembakaran kantor pariwisata, sebuah peristiwa yang digambarkan oleh wali kotanya sebagai situasi yang penuh "kekacauan" selama berjam-jam. Kota-kota lain, termasuk Grenoble, Rouen, Le Havre, dan Toulon, juga mengeluarkan larangan unjuk rasa di pusat kota masing-masing.

Di Paris, kepolisian setempat menyatakan pada hari Kamis bahwa aksi unjuk rasa yang direncanakan untuk hari Sabtu boleh digelar di wilayah timur ibu kota—dimulai dari Bastille—namun dilarang merambah ke pusat kota, tempat di mana banyak toko dan bangunan publik penting berada.

Gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest), yang mengorganisasi unjuk rasa terkait biaya hidup bersama dengan sejumlah serikat pekerja, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Kami tidak akan menyetujuinya," ujar Benjamin Ball, pengelola peta daring yang menampilkan lokasi-lokasi rencana unjuk rasa hari Sabtu.

Art Basel Paris, pameran seni terbesar di ibu kota, mengumumkan akan tutup lebih awal pada akhir pekan ini, dua hari lebih cepat dari jadwal, akibat adanya unjuk rasa tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa jumlah polisi yang akan dikerahkan pada hari Sabtu mendatang akan "20 persen lebih banyak" dibandingkan jumlah yang diturunkan pada akhir pekan lalu. Perancis Tahan 2700 Orang  Pemerintah Prancis menunjukkan sikap tegas menyusul kekerasan yang terjadi akhir pekan lalu, meskipun Presiden Macron menegaskan bahwa ia tidak akan sampai menetapkan status darurat.

Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengungkapkan pada hari Kamis bahwa dari 2.700 orang yang ditangkap selama dan setelah akhir pekan lalu, 217 orang telah ditahan, sementara 1.000 orang lainnya sedang dalam proses hukum.

Pada hari Kamis, seorang pria berusia 66 tahun ditangkap terkait pembakaran balai kota Limoges yang dibangun pada abad ke-19, yang terjadi akhir pekan lalu. Sebelumnya, seorang pria berusia 30-an tahun juga telah ditangkap pada hari Selasa atas kasus yang sama.

Marine Le Pen, pemimpin kelompok sayap kanan yang saat ini memuncaki jajak pendapat untuk pemilihan presiden bulan April-Mei, menuding Macron dan pemerintahannya yang berhaluan tengah bersikap terlalu lunak dan kurang memiliki wibawa. Jean-Luc Melenchon, seorang kandidat dari kelompok kiri jauh yang dikritik oleh pemerintah karena tidak secara tegas mengutuk kekerasan dalam unjuk rasa, menyalahkan "penindasan brutal tanpa henti" oleh pihak berwenang sebagai penyebab kerusuhan tersebut.

Pada hari Kamis, Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi dari partai-partai utama Prancis. Meskipun sebagian besar partai mengirimkan pemimpin mereka, partai National Rally pimpinan Le Pen hanya diwakili oleh seorang pejabat partai dengan posisi yang lebih rendah.

Lecornu dijadwalkan untuk melanjutkan agenda tersebut dengan pertemuan bersama para wali kota, dan pada hari Senin, ia akan bertemu dengan kelompok mahasiswa, serikat pekerja, serta federasi pengusaha.