JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menyebut lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang punya cadangan terbukti dengan nilai sampai ribuan triliun rupiah.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026) siang.
"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven (cadangan terbukti) yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC (Joint Ore Reserves Committee) namanya, nilainya itu adalah 5.400 triliun, 300 miliar dolar," kata Prabowo.
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak cepat-cepat bersenang diri atas adanya cadangan terbukti tersebut.
“Jangan tepuk tangan terlalu cepat. Karena kekayaan itu masih di bawah tanah," ucapnya.
Baca Juga: Prabowo Ingin Penyaluran Kredit untuk Rakyat Rp400 Triliun Tahun Depan, Sasar 28 Juta Keluarga
Melalui pemaparan itu, Prabowo ingin menegaskan bahwa negara Indonesia sangat kaya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah bisa mengelola potensi kekayaan dan bekerja untuk rakyat.
Prabowo lantas menegaskan agar pemerintah tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi.
"Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan puluhan tahun tidak dikerjakan," singgungnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan saat ini pemerintah tengah menertibkan konsesi-konsesi itu.
Prabowo lantas menginstruksikan agar konsesi yang tidak dijalankan dicabut.
"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut," tegasnya.
Baca Juga: Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Suarakan Protes soal Karhutla ke Presiden Prabowo
Prabowo kemudian menegaskan agar pemimpin tidak lugu, tetapi waspada di dalam menghadapi segala situasi.
Ia mengimbau para pemimpin harus bisa mengelola kekayaan agar hasilnya bisa dinikmati rakyat.
Mantan Pangkostrad itu juga menekankan agar semua pihak berani mengoreksi diri.
"Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45," katanya.
Menurutnya, ekonomi Indonesia selama ini hanya dinikmati kurang dari satu persen masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan atas.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin untuk mengangkat sebagian besar ekonomi masyarakat lainnya, terutama yang ada di kalangan bawah dan menengah.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- prabowo
- prabowo subianto
- rakornas
- iup
- izin usaha pertambangan
