jpnn.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengingatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026.
Penegasan itu disampaikan saat menutup kegiatan Musrenbang HAM di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (22/10). Forum yang berlangsung selama dua hari tersebut menghasilkan delapan isu HAM prioritas yang akan menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan ke depan.
BACA JUGA: Menteri Natalius Pigai: Pemerintah Harus Dengar dan Tindak Lanjuti Suara Rakyat Â
Mugiyanto menegaskan bahwa berbagai gagasan yang dihimpun selama forum berlangsung harus diwujudkan dalam langkah nyata, bukan sekadar menjadi arsip.
"Dua hari pertemuan ini harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar digunakan. Apa yang telah dirumuskan tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen tanpa tindak lanjut," ujar Mugiyanto.
BACA JUGA: Sistem Penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha Terus Disempurnakan, Ini Tujuannya
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah menteri terkait. Mugiyanto juga memastikan hasil Musrenbang HAM akan dilaporkan kepada presiden.
"Seluruh pandangan yang disampaikan peserta akan diteruskan kepada para pengambil keputusan, termasuk presiden. Dengan begitu, aspirasi yang muncul dalam forum ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan," katanya.
BACA JUGA: TPNPB-OPM Bunuh Warga Sipil di Yahukimo, Ini Reaksi Kementerian HAM
Menurut Mugiyanto, penyusunan rencana pembangunan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Delapan isu prioritas yang telah disepakati tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga.
"Pemajuan HAM membutuhkan kerja bersama. Setiap kementerian, pemerintah daerah, dan unsur terkait memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia," tuturnya.
Dia pun meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengesampingkan kepentingan sektoral demi memastikan kebijakan yang disusun benar-benar berpihak pada martabat manusia.
Mugiyanto berharap kesepakatan dalam Musrenbang HAM dapat masuk ke dalam perencanaan program dan alokasi anggaran masing-masing instansi. Dengan demikian, hasil pembahasan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Keberhasilan forum ini tidak cukup diukur dari kehadiran peserta atau dokumentasi kegiatan. Hal yang jauh lebih penting ialah bagaimana hasilnya diwujudkan dalam program dan kebijakan,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi partisipasi organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) yang menyampaikan pandangan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan pengalaman masyarakat secara langsung.
“Perencanaan yang berkualitas harus berangkat dari kondisi nyata yang dialami masyarakat. Karena itu, mendengarkan suara mereka menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan,” ungkap Mugiyanto.
Kementerian HAM, lanjut dia, tetap membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat sipil agar masukan dari berbagai kelompok dapat menjadi bagian dari proses pembangunan.
Mugiyanto menutup sambutannya dengan mengajak seluruh peserta membawa semangat Musrenbang HAM ke lingkungan kerja masing-masing.
Dia menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.
Adapun delapan isu HAM prioritas yang disepakati mencakup hak atas standar hidup yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan, hak atas kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, hak atas pembangunan, perlindungan dari risiko iklim dan bencana, hak atas pangan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Penetapan delapan isu tersebut dilakukan melalui sidang pleno yang melibatkan 62 peserta. Setiap peserta dapat memilih maksimal delapan persoalan dari berbagai usulan dengan mempertimbangkan penilaian kelompok kerja, data, dan temuan Kementerian HAM.(del/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Orang Tewas saat Bentrok Warga 2 Desa di Flores Timur, Pigai Kerahkan Tim
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
