Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan undang-undang era Perang Dingin untuk memperkuat industri minyak di tengah lonjakan harga energi akibat perang melawan Iran. Kebijakan ini membuka peluang pemberian insentif keuangan bagi proyek produksi dan penyulingan minyak, termasuk pembangunan pipa serta fasilitas penyimpanan bahan bakar.
Melansir Reuters, Jumat (23/10/2026), melalui memo kepresidenan yang diterbitkan Kamis, Trump menetapkan produksi dan penyulingan minyak bumi beserta kegiatan terkait sebagai sektor penting bagi pertahanan nasional.
Langkah tersebut mengaktifkan sebagian ketentuan Defense Production Act (DPA), undang-undang yang memberi pemerintah kewenangan mendorong produksi barang dan layanan yang dinilai krusial bagi keamanan negara.
Kebijakan ini diambil ketika harga minyak mentah dan diesel melonjak sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari. Konflik tersebut menghambat pengiriman energi global, sementara serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia turut memperburuk pasokan bahan bakar.
Dalam memo tersebut, Trump menyatakan AS berisiko tidak mampu menyediakan layanan energi secara tepat waktu tanpa intervensi pemerintah. Hambatan pendanaan, lamanya pembangunan proyek, kendala perizinan dan infrastruktur, serta keterbatasan rantai pasok disebut menjadi alasan perlunya langkah tersebut.
Meski demikian, memo itu tidak merinci proyek mana yang akan menerima dukungan pendanaan. AS sendiri merupakan produsen minyak mentah terbesar di dunia, dengan produksi rata-rata sekitar 13,6 juta barel per hari pada 2025.
Pekan lalu, Wakil Presiden JD Vance mengatakan pemerintah akan menggunakan DPA untuk memperluas kapasitas kilang minyak di Texas milik Delek U.S. Holdings. Pada 2025, Trump juga menandatangani undang-undang yang mengalokasikan US$1 miliar atau sekitar Rp18 triliun melalui DPA untuk proyek energi yang dinilai penting bagi keamanan nasional.
Lonjakan harga energi turut menjadi tantangan politik bagi Trump menjelang pemilihan umum paruh waktu pada 3 November. Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas kedua kamar Kongres, sementara jajak pendapat Reuters/Ipsos yang berakhir pada Senin menunjukkan hanya 36% warga AS menyetujui penanganan ekonomi oleh Trump.
(tfa/sef)
