jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang memegang konsesi pertambangan maupun pengelolaan sumber daya alam, tetapi tidak kunjung merealisasikan kegiatan usahanya.
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membiarkan izin pengelolaan sumber daya alam dikuasai hingga puluhan tahun tanpa memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat.
BACA JUGA: Pansus Ijazah Gibran Bisa Terbentuk? Efriza: Semua Menunggu Manuver Prabowo
Prabowo mengaku telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10) kemarin.
BACA JUGA: 2 Tahun Prabowo, Arus Peti Kemas Pelindo Tumbuh 6,8%, Konektivitas Maritim Semakin Kuat
"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya," ucap Prabowo.
Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut bahkan berlangsung hingga puluhan tahun.
BACA JUGA: 2 Prajurit TNI Diduga Terlibat Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Kata Brigjen Muhammad Nas
"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan," kata dia.
Prabowo menduga sebagian pelaku usaha pada masa lalu mengajukan izin bukan karena memiliki kemampuan atau kesiapan mengembangkan usaha pertambangan, melainkan sekadar untuk kepentingan spekulasi bisnis.
“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja,” tuturnya.
“Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” lanjut Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra mengingatkan bahwa penguasaan konsesi tanpa kegiatan usaha yang jelas dapat merugikan negara dan menghambat pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu, dia meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin, tetapi belum menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Konsesi tersebut dapat dicabut.
"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika (konsesi) lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" tegasnya.(Dit/JPNN)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
