Pantau — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong sembilan pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi Program Bedah Rumah dengan alokasi 400 ribu unit karena pelaksanaannya menghadapi kendala tenaga kerja hingga distribusi material bangunan.
Maruarar membahas percepatan program melalui rapat koordinasi daring bersama kepala daerah dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Lahat, Kota Padang, Kota Palembang, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Utara.
Setiap daerah menghadapi tantangan berbeda dalam pelaksanaan program. Ketersediaan tenaga kerja dan kelancaran distribusi bahan bangunan menjadi dua persoalan yang perlu segera ditangani agar pengerjaan rumah tidak terhambat.
Koordinasi DaerahMaruarar menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kendala di lapangan.
Ia meminta seluruh pihak mencari solusi bersama agar pelaksanaan Program Bedah Rumah berjalan lebih cepat.
Pemerintah juga mendorong seluruh daerah menggunakan standar pengukuran capaian yang sama.
Langkah tersebut bertujuan memastikan laporan realisasi program mencerminkan kondisi penyelesaian rumah, bukan sekadar penyaluran anggaran.
Bedah Rumah Harus TuntasKementerian PKP menetapkan tiga indikator penyelesaian Program Bedah Rumah. Pertama, dana program sudah disalurkan.
Kedua, kondisi fisik rumah telah selesai 100 persen. Ketiga, laporan pelaksanaan sudah lengkap.
Dengan standar tersebut, penyaluran dana saja belum cukup untuk menghitung sebuah rumah sebagai pekerjaan yang selesai.
Pemerintah juga mensyaratkan penyelesaian fisik dan kelengkapan administrasi sebagai bagian dari capaian program.
Maruarar menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah dan jajaran yang terus berkoordinasi untuk mempercepat program perumahan.
Pemerintah berharap pelaksanaan program ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni.
