JAKARTA, DISWAY.ID - Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukan kemajuan di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 dari target 20.803 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun.
Pada saat yang sama, seluruh jalan nasional dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi.
Capaian tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Pemulihan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak hingga perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah terus mengintensifkan upaya pemulihan di wilayah terdampak bencana.
BACA JUGA:Tahan Gempa M 5,3, BNPB Serahkan 7 Unit Huntara Bencana di Manggarai Timur NTT
“Ini kan menjadi bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat tidak tinggal diam dengan peristiwa bencana Sumatera. Dan kita sudah bekerja betul-betul masif di tahap rehab dan rekon ini,” kata Tito.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian memantau langsung huntara untuk masyarakat terdampak bencana.-dok disway-
Berdasarkan data Satgas PRR per 9 Oktober 2026, kemajuan pemulihan terlihat dari pembangunan hunian, berfungsinya kembali jaringan transportasi, serta pulihnya layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat di tiga provinsi terdampak.
Berikut kemajuan pemulihan wilayah pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat:
1. Pembangunan Huntara Capai 99,8 Persen
Penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana menjadi salah satu prioritas utama dalam pemulihan pascabencana Sumatera.
Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.803 unit, di mana capaian tersebut setara dengan sekitar 99,8 persen dari target pembangunan.
Dari total huntara yang telah selesai dibangun, sebanyak 20.728 unit sudah dihuni masyarakat dan angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar hunian sementara yang tersedia telah dimanfaatkan untuk membantu warga kembali menjalani kehidupan setelah bencana.
Selain huntara, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah berat akibat bencana.
BACA JUGA:Dari Huntara ke Usaha Produktif, BNPB–PNM Dorong Warga Agam Bangkit Lewat Potensi Lokal
Dari rencana pembangunan 57.027 unit huntap di tiga provinsi terdampak, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun, sedangkan 1.844 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pembangunan huntap melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait.
Program ini ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih permanen bagi warga terdampak, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam mempercepat pembangunan ini, Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Imran menyampaikan jika produksi komponen di lokasi memberikan peluang besar bagi pelaksana untuk memenuhi target penyelesaian tahun ini.
“Tadi kita sudah koordinasi dengan pelaksana bahwa 110 unit rumah yang ditargetkan di sini bisa selesai tahun 2026. Ini memungkinkan karena di sini juga ada tempat pencetakan instalasinya,” ujar Imran.
2. Seluruh Jalan dan Jembatan Nasional Kembali Berfungsi
Pemulihan infrastruktur transportasi menjadi bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Jalan dan jembatan yang kembali berfungsi diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi seluruhnya.
Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih terus berlangsung. Dari 2.421 ruas jalan daerah terdampak, sebanyak 2.291 ruas telah kembali berfungsi.
Untuk jembatan daerah, sebanyak 827 dari total 1.184 jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur daerah sudah dapat digunakan, meskipun masih terdapat ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Dalam proses pembangunan jembatan, pemerintah juga melibatkan Satuan Tugas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
Berdasarkan rekapitulasi dalam laporan Satgas PRR, sebanyak 590 jembatan dari berbagai kategori yang dikerjakan kedua institusi tersebut telah selesai dibangun.
Pemulihan konektivitas ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan masyarakat, mempercepat penyaluran bantuan, dan mendukung pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Hal ini juga disampaikan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo yang menegaskan bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.
“Kami bekerja tanpa jeda untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody.
BACA JUGA:334 Huntara untuk Warga Bantaran Rel Senen Siap Huni, Menanti Peresmian Presiden
3. Sebanyak 87 Rumah Sakit dan 867 Puskesmas Kembali Melayani Masyarakat
Pemulihan pascabencana juga mencakup fasilitas kesehatan untuk memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan medis secara memadai.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit pemerintah terdampak di tiga provinsi kini telah beroperasi kembali, termasuk rumah sakit yang sebelumnya sempat berhenti memberikan pelayanan akibat bencana.
Selain rumah sakit, seluruh 867 puskesmas terdampak juga dilaporkan telah kembali melayani masyarakat. Meski demikian, sebagian fasilitas kesehatan masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai bentuk penyesuaian selama proses pemulihan berlangsung.
Berfungsinya kembali rumah sakit dan puskesmas menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Keberadaan fasilitas tersebut juga mendukung penanganan kebutuhan medis warga selama tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi masih berjalan.
4. Seluruh 4.922 Sekolah Terdampak Kembali Menggelar Pembelajaran
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di seluruh 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.823 sekolah telah melaksanakan pembelajaran di bangunan sekolah asal. Sementara itu, 99 sekolah lainnya masih menggunakan ruang kelas darurat.
Dalam data yang dihimpun, tidak ada sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda maupun menumpang di lokasi lain.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa layanan pendidikan di wilayah terdampak telah kembali berjalan.
Anak-anak dapat melanjutkan kegiatan belajar setelah aktivitas pendidikan sebelumnya terganggu akibat bencana.
Namun, penggunaan ruang kelas darurat di sebagian sekolah menunjukkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya tuntas.
Perbaikan dan rehabilitasi fisik bangunan sekolah masih diperlukan agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat berlangsung di fasilitas yang lebih permanen dan memadai.
5. Sebanyak 1.558 Tempat Ibadah Kembali Beroperasi
Selain hunian, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, pemulihan fasilitas publik juga mencakup tempat ibadah yang terdampak bencana.
Berdasarkan data Kementerian Agama, sebanyak 1.558 dari total 1.593 tempat ibadah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat telah kembali beroperasi.
Kembalinya fungsi tempat ibadah memungkinkan masyarakat melanjutkan kegiatan keagamaan sekaligus mendukung pemulihan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
Keberadaan tempat ibadah yang kembali dapat digunakan juga menjadi bagian dari upaya memulihkan aktivitas masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial kemasyarakatan.
Pemulihan Pascabencana Sumatera Masih BerlanjutBerbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana Sumatera tidak berhenti pada tahap tanggap darurat.
Melalui Satgas PRR, pemerintah terus mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan hunian, infrastruktur, serta layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak.
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, pekerjaan pemulihan masih berlanjut. Sejumlah prioritas yang perlu dituntaskan antara lain penyelesaian pembangunan hunian tetap, perbaikan jalan daerah, serta pemulihan jembatan daerah yang belum sepenuhnya berfungsi.
Keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh jumlah bangunan atau infrastruktur yang selesai dibangun.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Dengan demikian, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman, memulihkan aktivitas ekonomi, serta memperkuat akses terhadap layanan dasar setelah bencana.
