Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat sebanyak 67% responden percaya Presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang menjadi prioritas masyarakat.
Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan Prabowo mengatasi masalah terdiri dari 55% responden yang menyatakan percaya dan 12% lainnya sangat percaya.
"Kami juga menguji tingkat kepercayaan publik terkait dengan kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang sebelumnya ditanyakan. Ini cukup tinggi juga karena 67% responden percaya presiden mampu menyelesaikan masalah-masalah prioritas,” ujar Direktur Eksekutif IPO dalam rilis Survei Refleksi Dua Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih secara daring, Sabtu (24/10).
Di sisi lain, terdapat 22% responden yang menyatakan tidak percaya dan 8% menyatakan sangat tidak percaya. Adapun 3% responden lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban
“Hanya 22% responden yang menyatakan tidak percaya dan 8% yang sangat tidak percaya. Sehingga total ada 30% responden menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan presiden, sementara hanya ada 3 responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali,” tutur Dedi.
Dedi juga menjelaskan, IPO mengukur persoalan yang dinilai masyarakat paling mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah. Hasilnya, pengendalian harga bahan pokok menempati urutan pertama sebagai masalah yang paling banyak disoroti responden.
Berdasarkan hasil tersebut, sebanyak 28% responden menilai pengendalian harga bahan pokok sebagai persoalan yang paling mendesak untuk ditangani pemerintah. Persoalan ini menempati posisi teratas dibandingkan sejumlah masalah lainnya yang ditanyakan dalam survei.
Pemberantasan korupsi berada di posisi kedua dengan perolehan 19,5%. Selanjutnya, sebanyak 14,7% responden menilai pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sebagai persoalan yang perlu segera diselesaikan.
Sementara itu, pengurangan tingkat kemiskinan rakyat berada di urutan berikutnya dengan perolehan 10%. Adapun penanganan keamanan, ketertiban, dan premanisme disebut menjadi prioritas oleh 2,9% responden.
"Yang paling tinggi dijadikan sebagai program prioritas dan harus segera diselesaikan adalah mengendalikan harga bahan pokok di 28%, lalu kemudian pemberantasan korupsi 19,5%, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran 14,7%, mengurangi tingkat kemiskinan rakyat di 10%, sementara yang lainnya di bawah 3%. Ada 11,5% yang tidak memberikan jawaban atau tidak bisa menilai mana-mana program yang mendesak dan menjadi prioritas,” pungkas Dedi.
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan dalam periode 12-20 Oktober 2026 dengan menggunakan metode survei multistage random sampling. Survei ini menggunakan 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Penelitian ini diawali dengan menentukan primary sampling unit (PSU) pada sejumlah kelurahan atau desa untuk menjadi sampel. Setelah desa-desa terpilih melalui data statistik, surveyor akan mendatangi desa-desa terpilih tersebut dengan menentukan masing-masing desa akan dipilih sebanyak 5 RT. Dari setiap RT akan dipilih 2 Kepala Keluarga (KK), kemudian dipilih 1 responden dari setiap KK.
Responden tersebar di 38 provinsi. Pembagian statistik 50% responden adalah laki-laki dan 50% lainnya adalah perempuan. Responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan tidak menjadi bagian dari TNI-Polri.
