Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Luar Negeri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, menyoroti penurunan status pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena mencerminkan persoalan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Menurut Dino, erosi kepercayaan di kalangan pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diantisipasi sejak dini. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko meluas dan memicu krisis ekonomi, sosial, hingga politik.
"Belakangan ini benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha baik di luar maupun di dalam negeri. Erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah dan bawah. Kalau presiden tidak mencium gejala ini berarti beliau tidak mendapaat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan," kata dia dikutip dari akun Instagram resminya, Sabtu (24/10/2026).
Dino juga menyarankan pemerintah segera mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor sebelum kondisinya semakin memburuk. Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu tiga tahun ke depan untuk memperbaiki keadaan tersebut.
Dalam keterangannya, Dino juga menjelaskan bahwa MSCI tidak seperti IMF yang tidak dapat dipengaruhi kepentingan politik pemerintah terntetu. Lantaran independensi ini lah para investor global menjadikan MSCI sebagai acuan utama dalam melihat pasar saham.
"MSCI itu organisasi non pemerintah yang netral, independent dan tidak berkepentingan dan karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global. Modal dasar MSCI adalah kepercayaan dan karena itu mereka tidak akan mau didikte negara manapun dan hanya tunduk pada benchmark yang telah mereka tetapkan sendiri," kata dia.
Dino juga mengingatkan bahwa skor Indonesia dalam indeks MSCI pernah berada di angkat 2,6 persen. Namun sekarang dengan kriteria yang sama skor Indonesia anjlok ke 0,3 persen.
Menurut Dino, di tengah situasi saat ini pemerintah tidak perlu memandang MSCI sebagai lawan yang harus dikalahkan. Ia menilai persoalan ini bukan ajang adu kekuatan. Sebaliknya, pemerintah perlu memahami penilaian MSCI dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
