Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta seluruh jajaran Kementerian ESDM memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sektor energi dan pertambangan.
Bahlil menegaskan kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat, terutama ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan.
"Ketika kalian dihadapkan memilih antara orang yang mengatur kekuasaan dengan cara yang tidak benar dan dihadapkan dengan memilih kepentingan rakyat, saya perintahkan untuk memilih kepentingan rakyat," ujar Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Jakarta. Menurut Bahlil, peringatan 81 tahun sektor pertambangan dan energi bukan sekadar penanda usia, melainkan momentum untuk menegaskan kembali mandat pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakat.
Ia mengingatkan sektor tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia sejak awal kemerdekaan dan harus dijalankan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Baca Juga :
Bahlil Bidik PNBP ESDM Rp165 Triliun pada 2026Bahlil mencontohkan keberpihakan kepada masyarakat melalui penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan hanya memenuhi permintaan perusahaan besar.
"Saya tahu banyak perusahaan besar yang memprotes karena RKAB-nya sebagian tidak kita berikan sesuai dengan keinginannya. Tetapi kalau kita memenuhi semua keinginannya, bagaimana urusan UMKM? Mereka siapa yang mengurus?" kata Bahlil.
Ia juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara menegakkan aturan pertambangan, termasuk kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, reklamasi dan pascatambang, serta keselamatan kerja. "Tegakkan aturan, disiplinkan aturan," tegas dia.
(Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: dok Setneg)
Targetkan seluruh rumah tangga berlistrik pada 2029Keberpihakan kepada masyarakat, lanjut Bahlil, juga harus diwujudkan melalui pemerataan akses listrik. Meski rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen, ia menyebut masih ada sekitar 11 ribu desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik.
Pemerintah menargetkan seluruh rumah tangga di Indonesia memperoleh akses listrik pada 2029. Pada 2026, program listrik desa menyasar 2.065 lokasi. Bahlil meminta jajarannya mempercepat pelaksanaan program tersebut agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau listrik dapat segera menikmati layanan kelistrikan.
Ia juga mengapresiasi perbaikan kinerja jajaran Kementerian ESDM, termasuk berkurangnya keluhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan birokrasi. Namun, ia mengingatkan agar seluruh program tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan dilaksanakan hingga menghasilkan manfaat nyata.
Dalam momentum Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81, Bahlil mengajak seluruh insan ESDM menjaga amanat para pendahulu dengan bekerja jujur, berani mengambil keputusan, dan menuntaskan target yang telah ditetapkan. Ia menegaskan pengelolaan kekayaan energi dan mineral harus mendukung kemandirian sekaligus mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
