JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia menegaskan akan mengurangi ekspor gas ke Singapura mulai Sabtu (24/10/2026). Pasokan gas yang seharusnya dikirim ke Singapura dialihkan ke PLN di Batam.
Kebijakan soal pengurangan ekspor gas ke Singapura ditegaskan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto di sela acara penganugerahan Subroto Award di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam.
”Mulai besok, kita kurangi gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD dan dari Sumatera 16BBTUD,” tuturnya kepada wartawan.
Djoko menambahkan, pengurangan ini hanya diberlakukan untuk Singapura. ”Nggak ada (negara lain). Pipanya, kan, ke Singapura aja,” ujar Djoko, seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Kompas menghubungi Djoko Siswanto pada Sabtu (24/10/2026) untuk menanyakan apakah pengurangan gas ke Singapura terkait kontrak yang lama atau baru? Namun, Djoko tidak menjawab secara tegas.
Ia hanya mengirimkan pesan pendek yang menjelaskan bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura dalam rangka menjaga keandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan.
Selanjutnya kami akan pantau terus perkembangannya secara harian.
Pasokan gas ke Singapura, mulai Sabtu, dialihkan dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS—Pulau Pemping—Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik. Selain itu, ada pengurangan pasokan gas ke Singapura dari Sumatera untuk keperluan Listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI.
Hal itu, lanjut Djoko, sesuai dengan Undang-Undang Migas Pasal 8 Ayat (1) bahwa pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. ”Selanjutnya, kami akan pantau terus perkembangannya secara harian,” ujar Djoko.
Pengurangan pasokan gas ke Singapura oleh SKK menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya seusai mengikuti acara Sidang Kabinet Paripurna bertema ”2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri”, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).
”Saya juga memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk eskpor ke negara tetangga. Karena, kan, harus survival, kan? Harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri begitu, ya,” kata Bahlil kepada wartawan
Pernyataan Bahlil merespons pidato Presiden Prabowo Subianto di acara yang sama. Presiden mengingatkan jajaran kabinetnya tentang situasi geopolitik global yang tidak menentu. Pada era rentan krisis, banyak negara lain memasang mode survival. Dalam pandangan Presiden, Indonesia mesti melakukan hal serupa. Baginya, sumber daya alam negeri ini harus dipertahankan sekuat-kuatnya demi kepentingan nasional.
Rencana penghentikan ekspor gas ke negara tetangga, menurut Bahlil, merupakan bentuk penjabaran kementeriannya dalam mengimplementasikan konsep survival yang menjadi arahan Presiden.
”Pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival. Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas, saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena, kan, harus survival, kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri, ya,” tambahnya.
Meski demikian, saat itu ia tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi sasaran kebijakan tersebut. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2025 tiga negara pengimpor LNG dari Indonesia terbesar adalah Jepang, China, dan Singapura. Masing-masing, secara berurutan, mengimpor 3,798 juta ton, 3,789 juta ton, dan 3,215 juta ton. Adapun total LNG yang diekspor Indonesia pada 2025 sebesar 7,1 juta ton.
Bahlil mengulang ancamannya itu dalam peresmian penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi lapangan Maha-South, Kamis (22/10/2026), di Kalimantan Timur. Ia menegaskan akan mengevaluasi kontrak dengan negara-negara yang tidak kooperatif dan tidak menghargai hubungan antarnegara.
”Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia. Tapi, kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan. Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon,” tuturnya.
Saat ditanya kemungkinan pendapatan negara akan berkurang dengan penghentian ekspor, Bahlil menjelaskan, sebelum membuat keputusan, pemerintah sudah memikirkan semuanya. ”Pemerintah dalam setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi juga asas penghargaan harus sama juga,” tambahnya, Jumat siang.
Pada Jumat (23/10), Bahlil kembali menanggapi pertanyaan wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta soal kemungkinan aksi balasan dari negara tetangga jika ekspor dihentikan. ”Terserah mereka lah. Emang gua pikirin," katanya.
Dihubungi secara terpisah, Sabtu (24/10), Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengungkapkan, Indonesia semestinya belajar dari China. Negeri tirai bambu yang menjelma menjadi negara industri ini sangat fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Produksi yang berlebih baru diekspor sehingga daya saing tinggi, harga pun lebih murah.
“Ketika pemenuhan pasar domestiknya sudah aman, skala produksi dan skala ekonomi (dari produk ekspor China) menjadi masif,” tuturnya, Sabtu (24/10/2026).
Karenanya, Indonesia tak perlu terlampau berorientasi ekspor, termasuk soal gas. Justru Indonesia perlu mengutamakan pasokan gas pada industri dalam negeri. Ketika produk manufaktur Indonesia berlebih, hasilnya bisa diekspor. Nilai tambah bisa lebih besar dinikmati.
Namun, dia mengakui, pengurangan ekspor ini bisa berisiko dianggap wanprestasi bila kontrak sudah ditandatangani. “Kita kemungkinan bisa kena penalti. Sebab, dalam setiap perjanjian, ada penalti untuk yang wanprestasi,” ujarnya.
Jika pengurangan ekspor gas ini dilakukan untuk kontrak yang sudah berakhir, dengan cara tidak memperpanjang kontrak, langkah ini dinilai lebih aman. Hanya model komunikasi yang saling ancam berisiko meningkatkan ketegangan hubungan antarnegara dan bisa memicu aksi balasan.
“Seharusnya komunikasinya lebih diplomatis. Cukup dikurangi saja ekspornya dengan alasan kita masih perlu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tambah Esther.
Selain ekspor gas, kerja sama ekspor listrik energi baru terbarukan dari Indonesia ke Singapura juga belum direalisasikan meski sudah empat tahun digodok.
Pada awal Juli 2026, Setelah pertemuan tahunan Leaders’ Retreat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyinggung penandatangan nota kesepahaman antara Danantara, Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections dalam pernyataan bersamanya. Nota kesepahaman itu terkait
Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani tahun lalu. Ketiganya berkaitan dengan ekspor listrik hijau ke Singapura, kawasan industri hijau, dan carbon capture and storage (CCS).
Saat itu, Menteri ESDM Bahlil menegaskan, Indonesia menginginkan kesepakatan harga yang saling menguntungkan. ”Kerja sama itu harus saling menguntungkan. Tinggal di titik itu saja. Tapi, saya pikir sebentar lagi ada titik temu dan manfaat (untuk kedua negara). Untuk sekarang, saya rasa belum win-win,” tambah Bahlil. Harga yang diajukan Singapura dinilai terlalu rendah.
”Itu merupakan satu kesatuan yang kita tanda tangani (tahun) kemarin. Untuk ekspor listrik, proses tahapannya berjalan, tapi kita masih menegosiasi harga, dan dalam regulasi kita, harga ada di pemerintah,” kata Bahlil.
