Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah tetap melanjutkan program bantuan dan insentif fiskal bagi pemerintah daerah (pemda) pada Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran mencapai Rp2 triliun.
Kepastian tersebut disampaikan Tito setelah melaporkan pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada daerah melalui mekanisme kompetisi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengatakan Presiden Prabowo secara langsung menginstruksikan agar keberlanjutan program insentif fiskal daerah pada 2027 segera diumumkan kepada masyarakat.
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal (untuk TA 2027) tetap ada’,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Tito mendampingi Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (22/10/2026).
Pemerintah Bagi Anggaran Rp2 Triliun untuk Bantuan dan Insentif Fiskal DaerahTito menjelaskan bahwa kepastian alokasi anggaran tersebut diperoleh setelah dirinya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Dari total anggaran Rp2 triliun yang disiapkan pemerintah, sebesar Rp1 triliun direncanakan untuk program bantuan kepada pemda melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara itu, anggaran sebesar Rp1 triliun lainnya dialokasikan untuk program insentif fiskal daerah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski alokasi anggaran telah dipastikan, Tito menyebut ketentuan teknis mengenai pelaksanaan dan penyaluran bantuan tersebut masih dalam tahap pematangan.
Program bantuan dan insentif fiskal ini menjadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Kemendagri Gelar Kompetisi Pemda Berprestasi dalam Tiga GelombangTito mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 Kemendagri telah menjalankan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi melalui kompetisi antardaerah.
Kompetisi tersebut diselenggarakan dalam tiga gelombang dengan pembagian enam regional untuk menjaring pemerintah daerah yang memiliki capaian kinerja terbaik.
Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator pembangunan dan pelayanan publik yang ditetapkan dalam setiap gelombang kompetisi.
“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” tambah Tito.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil menjalankan kebijakan strategis, termasuk pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemda Berprestasi Berpeluang Mendapat Bantuan hingga Rp3 MiliarPada gelombang pertama 2026, Kemendagri menetapkan empat kategori penilaian dalam program Apresiasi Pemda Berprestasi.
Keempat kategori tersebut meliputi Penurunan Tingkat Pengangguran, Pembiayaan Kreatif (Creative Financing), Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Tengkes (Stunting).
Setiap kategori menetapkan tiga peringkat pemenang untuk masing-masing tingkat pemerintahan, yakni kabupaten, kota, dan provinsi.
Pemerintah daerah yang berhasil meraih peringkat pertama berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp3 miliar.
Adapun pemerintah daerah yang menempati peringkat kedua memperoleh bantuan Rp2 miliar, sedangkan peringkat ketiga mendapatkan Rp1 miliar.
Tito memastikan pelaksanaan program apresiasi pemerintah daerah pada 2026 telah berjalan dan saat ini masih menunggu penyelenggaraan gelombang terakhir.
“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tuturnya.
Presiden Prabowo Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan KeuanganKepastian keberlanjutan insentif fiskal daerah pada 2027 disampaikan setelah pelaksanaan Rakornas TPAKD 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan DNKK menjadi bagian dari perluasan arah kebijakan pemerintah, dari peningkatan akses layanan keuangan menuju penguatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian lembaga tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat pemerintah dan otoritas sektor keuangan.
Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden dalam kegiatan itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
