Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan menjadi maksimal 5 persen pada 2029.
Ia juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun ini.
“Kemudian akan terus kita dorong 0 persen kemiskinan ekstrem tahun ini dan akhirnya 2029 hanya 5 persen maksimal kemiskinan kita,” ujar Cak Imin saat ditemui wartawan usai mengunjungi Pondok Pesantren Al Falah Putera, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10).
Cak Imin mengeklaim, angka kemiskinan saat ini telah turun menjadi sekitar 8% dari sebelumnya 9%.
“Datanya sangat banyak, kemiskinan turun menjadi hanya 8 persen dari 9 persen,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga memaparkan tiga kebijakan utama Kemenko PM selama dua tahun pemerintahan.
Kebijakan pertama adalah mengubah pola penanganan kemiskinan yang selama ini berbasis bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan masyarakat.
Hal itu perlu dilakukan sebab menurut Cak Imin, masyarakat miskin perlu didorong agar dapat menjadi subjek ekonomi yang mandiri.
“Artinya, masyarakat miskin berdaya menjadi subjek ekonomi, maka dengan sendirinya jumlah penerima bansos berkurang,” terang dia.
Kebijakan kedua adalah memperkuat basis data agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
Menurut dia, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan program.
“Yang kedua basisnya adalah data, data program-program pemerintahan yang tepat sasaran, DTSEN bisa menjadi rujukannya,” ujarnya.
Ia berharap program pemerintah, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program pertanian, dapat saling terhubung dan membentuk ekosistem ekonomi bagi masyarakat.
“Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari kelautan dan perikanan, program ekosistem ekonomi dari BGN, program ekosistem dari kemandirian pangan dan program-program pertanian,” sambungnya.
Kebijakan ketiga adalah memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Cak Imin, pemerintah akan mendorong pelaku UMKM agar memiliki akses yang lebih baik terhadap peningkatan mutu, permodalan, bahan baku, hingga teknologi.
“Kita ingin semua UMKM memiliki akses yang kuat pada kapasitas peningkatan mutu, pada permodalan, akses bahan baku untuk produksi, yang ketiga tentu teknologi,” paparnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap UMKM juga dilakukan melalui sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa.
“Semua didorong untuk membiayai UMKM dan pelaku industri usaha kecil,” ungkap Cak Imin.
Namun, ia menegaskan data mengenai jumlah penerima dan capaian dari ketiga kebijakan tersebut akan disampaikan lebih lanjut.
“Tiga prestasi itu nanti datanya akan kita berikan jumlah-jumlahnya,” pungkasnya.
