Jakarta (ANTARA) - “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia,” Demikian pesan tokoh perjuangan Afrika Selatan Nelson Mandela yang menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam membawa perubahan bagi kehidupan manusia.
Bagi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kemiskinan merupakan lingkaran setan yang hampir mustahil untuk diputus. Hal itu karena kesempatan mengenyam pendidikan sulit untuk mereka dapatkan. Biaya pendidikan, hingga keterbatasan fasilitas selalu menjadi penghalang bagi mereka untuk duduk di bangku sekolah.
Hal inilah yang menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pramono mengaku, hal itu pernah ia rasakan sendiri. Pendidikan pernah membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan.
“Karena latar belakang saya, saya ini anaknya guru, tujuh bersaudara, enggak mungkin bisa pada waktu itu kuliah di ITB kalau kemudian enggak dapat beasiswa. Maka berdasarkan pengalaman itulah yang mendidik saya bahwa kalau bangsa ini mau maju, maka pendidikan menjadi kata kunci utama,” ujar Pramono.
Dari pengalaman itulah Pramono nenilai bahwa kemiskinan harus diberantas dari akarnya, yakni anak-anak. Untuk itu, ia menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memberantas kemiskinan struktural di Ibu Kota.
Kebijakan pendidikan
Ikhtiar memutus kemiskinan di Jakarta itu diwujudkan lewat berbagai kebijakan terkait pendidikan. Agar pendidikan semakin merata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan 103 sekolah swasta gratis. Tujuannya agar siswa tak mampu yang tidak lolos di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan pendidikan gratis.
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,4 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hampir Rp399 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2026.
Pramono sempat menegaskan bahwa anggaran terkait pendidikan tak boleh dipangkas meski daerah mengalami pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Bahkan, Pramono juga memperluas penggunaan KJMU. Kini, mahasiswa penerima KJMU bisa meneruskan pendidikan, hingga ke jenjang S2 dan S3.
Tak hanya mempermudah akses pendidikan, Pemprov DKI Jakarta pun turut memperhatikan kenyamanan belajar mengajar lewat program revitalisasi sekolah. Revitalisasi tersebut dilaksanakan di lima wilayah administrasi Jakarta dengan total anggaran Rp876,7 miliar. Kini, 16 dari 19 sekolah sudah rampung direnovasi. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melanjutkan program tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, berdasarkan data yang pernah diterimanya, jumlah sekolah yang sedang dikaji untuk direvitalisasi mencapai sekitar 214 sekolah.
Tak sekadar direvitalisasi, Pemprov DKI Jakarta juga menambah berbagai fasilitas di sekolah yang sudah diperbaiki, misalnya penggunaan lift, CCTV, hingga smart board untuk mendukung program belajar mengajar.
Bukan hanya di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta kini juga tengah bersiap untuk mengirim putra-putri Jakarta mengenyam pendidikan di luar negeri. Kebijakan itu diwujudkan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
Dalam program tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk 75 penerima calon mahasiswa asal Jakarta pada 2027.
Pramono berjanji, LPDP Jakarta akan memberangkatkan mahasiswa tidak mampu yang memiliki prestasi, bukan menjadi ajang titip-menitip.
“Supaya ini tidak menjadi tempat untuk orang berebut menitipkan LPDP Jakarta, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat untuk proses penentuannya. Walaupun orang yang diberangkatkan kami akan lebih mengutamakan masyarakat Jakarta dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai kemampuan akademik yang baik,” kata Pramono.
Terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga terus menjalankan program pemutihan ijazah. Dengan program tersebut, siswa-siswi yang tak mampu menebus ijazah bisa mendapatkan hak mereka. Dengan demikian, siswa-siswi yang sudah lulus diharapkan dapat meneruskan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik.
Dari berbagai program inilah, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan agar anak-anak dari keluarga tak beruntung dapat keluar dari belenggu kemiskinan.
Bahkan, ambisi tersebut menjadikan Ibu Kota sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia, mengalahkan Yogyakarta yang dulunya menyandang status tersebut.
Menurut QS Best Student Cities 2027, Jakarta menempati peringkat ke-117 dunia, sekaligus menjadi kota dengan posisi tertinggi di Indonesia. Yogyakarta menyusul ketat tepat di bawahnya pada peringkat ke-118 dunia.
Angka kemiskinan Jakarta
Mimpi Jakarta memutus garis kemiskinan perlahan mulai membuahkan hasil. Pemprov DKI mencatat, persentase penduduk miskin di ibu kota berada di bawah empat persen untuk pertama kalinya atau sebesar 3,96 persen pada Maret 2026.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terjadi tiba-tiba. Salah satu faktor penting adalah keberadaan bantalan sosial yang terus dijalankan Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi warga rentan dan mencegah mereka jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
Berbagai program bantuan sosial terkait pendidikan, seperti KJP dan KJMU, membantu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan tinggi.
Fakta ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. Pencapaian penurunan angka kemiskinan di bawah 4 persen merupakan perkembangan positif. Meski demikian, pemerintah tetap harus melihat kondisi masyarakat secara langsung untuk menilai dampak penurunan tersebut.
Evaluasi itu perlu membedakan penurunan angka kemiskinan secara statistik dengan peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan penduduk. Kedua aspek tersebut perlu dibuktikan melalui kondisi nyata masyarakat.
Selain itu, penting juga melihat kelompok masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, besarnya perubahan tersebut, serta kemampuan keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca juga: Pramono sebut Jakarta jadi kota pelajar nomor satu se-Indonesia
Terkait hal itu, persoalan rasio gini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena masih berada di kisaran 0,435, meskipun angka kemiskinan turun. Arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta ke depan tetap pada penguatan bantalan sosial, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan ekonomi bagi usaha kecil, serta menjaga stabilitas ekonomi agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata.
Baca juga: DKI siapkan beasiswa LPDP Jakarta untuk 75 penerima pada 2027
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memantau data BPS secara berkala dan menyesuaikan program berdasarkan kondisi di lapangan.
Baca juga: Pemprov DKI pastikan bantuan pendidikan KJP dan KJMU tepat sasaran
Bagi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kemiskinan merupakan lingkaran setan yang hampir mustahil untuk diputus. Hal itu karena kesempatan mengenyam pendidikan sulit untuk mereka dapatkan. Biaya pendidikan, hingga keterbatasan fasilitas selalu menjadi penghalang bagi mereka untuk duduk di bangku sekolah.
Hal inilah yang menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pramono mengaku, hal itu pernah ia rasakan sendiri. Pendidikan pernah membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan.
“Karena latar belakang saya, saya ini anaknya guru, tujuh bersaudara, enggak mungkin bisa pada waktu itu kuliah di ITB kalau kemudian enggak dapat beasiswa. Maka berdasarkan pengalaman itulah yang mendidik saya bahwa kalau bangsa ini mau maju, maka pendidikan menjadi kata kunci utama,” ujar Pramono.
Dari pengalaman itulah Pramono nenilai bahwa kemiskinan harus diberantas dari akarnya, yakni anak-anak. Untuk itu, ia menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memberantas kemiskinan struktural di Ibu Kota.
Kebijakan pendidikan
Ikhtiar memutus kemiskinan di Jakarta itu diwujudkan lewat berbagai kebijakan terkait pendidikan. Agar pendidikan semakin merata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan 103 sekolah swasta gratis. Tujuannya agar siswa tak mampu yang tidak lolos di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan pendidikan gratis.
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,4 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hampir Rp399 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2026.
Pramono sempat menegaskan bahwa anggaran terkait pendidikan tak boleh dipangkas meski daerah mengalami pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Bahkan, Pramono juga memperluas penggunaan KJMU. Kini, mahasiswa penerima KJMU bisa meneruskan pendidikan, hingga ke jenjang S2 dan S3.
Tak hanya mempermudah akses pendidikan, Pemprov DKI Jakarta pun turut memperhatikan kenyamanan belajar mengajar lewat program revitalisasi sekolah. Revitalisasi tersebut dilaksanakan di lima wilayah administrasi Jakarta dengan total anggaran Rp876,7 miliar. Kini, 16 dari 19 sekolah sudah rampung direnovasi. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melanjutkan program tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, berdasarkan data yang pernah diterimanya, jumlah sekolah yang sedang dikaji untuk direvitalisasi mencapai sekitar 214 sekolah.
Tak sekadar direvitalisasi, Pemprov DKI Jakarta juga menambah berbagai fasilitas di sekolah yang sudah diperbaiki, misalnya penggunaan lift, CCTV, hingga smart board untuk mendukung program belajar mengajar.
Bukan hanya di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta kini juga tengah bersiap untuk mengirim putra-putri Jakarta mengenyam pendidikan di luar negeri. Kebijakan itu diwujudkan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
Dalam program tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk 75 penerima calon mahasiswa asal Jakarta pada 2027.
Pramono berjanji, LPDP Jakarta akan memberangkatkan mahasiswa tidak mampu yang memiliki prestasi, bukan menjadi ajang titip-menitip.
“Supaya ini tidak menjadi tempat untuk orang berebut menitipkan LPDP Jakarta, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat untuk proses penentuannya. Walaupun orang yang diberangkatkan kami akan lebih mengutamakan masyarakat Jakarta dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai kemampuan akademik yang baik,” kata Pramono.
Terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga terus menjalankan program pemutihan ijazah. Dengan program tersebut, siswa-siswi yang tak mampu menebus ijazah bisa mendapatkan hak mereka. Dengan demikian, siswa-siswi yang sudah lulus diharapkan dapat meneruskan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik.
Dari berbagai program inilah, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan agar anak-anak dari keluarga tak beruntung dapat keluar dari belenggu kemiskinan.
Bahkan, ambisi tersebut menjadikan Ibu Kota sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia, mengalahkan Yogyakarta yang dulunya menyandang status tersebut.
Menurut QS Best Student Cities 2027, Jakarta menempati peringkat ke-117 dunia, sekaligus menjadi kota dengan posisi tertinggi di Indonesia. Yogyakarta menyusul ketat tepat di bawahnya pada peringkat ke-118 dunia.
Angka kemiskinan Jakarta
Mimpi Jakarta memutus garis kemiskinan perlahan mulai membuahkan hasil. Pemprov DKI mencatat, persentase penduduk miskin di ibu kota berada di bawah empat persen untuk pertama kalinya atau sebesar 3,96 persen pada Maret 2026.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terjadi tiba-tiba. Salah satu faktor penting adalah keberadaan bantalan sosial yang terus dijalankan Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi warga rentan dan mencegah mereka jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
Berbagai program bantuan sosial terkait pendidikan, seperti KJP dan KJMU, membantu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan tinggi.
Fakta ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. Pencapaian penurunan angka kemiskinan di bawah 4 persen merupakan perkembangan positif. Meski demikian, pemerintah tetap harus melihat kondisi masyarakat secara langsung untuk menilai dampak penurunan tersebut.
Evaluasi itu perlu membedakan penurunan angka kemiskinan secara statistik dengan peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan penduduk. Kedua aspek tersebut perlu dibuktikan melalui kondisi nyata masyarakat.
Selain itu, penting juga melihat kelompok masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, besarnya perubahan tersebut, serta kemampuan keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca juga: Pramono sebut Jakarta jadi kota pelajar nomor satu se-Indonesia
Terkait hal itu, persoalan rasio gini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena masih berada di kisaran 0,435, meskipun angka kemiskinan turun. Arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta ke depan tetap pada penguatan bantalan sosial, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan ekonomi bagi usaha kecil, serta menjaga stabilitas ekonomi agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata.
Baca juga: DKI siapkan beasiswa LPDP Jakarta untuk 75 penerima pada 2027
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memantau data BPS secara berkala dan menyesuaikan program berdasarkan kondisi di lapangan.
Baca juga: Pemprov DKI pastikan bantuan pendidikan KJP dan KJMU tepat sasaran
