Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengingatkan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) agar berfokus pada upaya menekan kebocoran ekspor dan memperkuat pengawasan perdagangan sumber daya alam (SDA), menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui perusahaan tersebut.
Menurut Herry, keberhasilan DSI tidak cukup diukur dari besarnya volume komoditas yang diekspor melalui perusahaan itu. DSI perlu menunjukkan kontribusi terhadap transparansi transaksi, akurasi pencatatan nilai ekspor, serta kemampuan pemerintah mendeteksi penyimpangan perdagangan.
“Keberhasilan DSI harus diukur dari kemampuannya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi transaksi, dan memastikan nilai ekspor tercatat secara akurat,” ujar Herry dalam keterangan resmi, Minggu (25/10/2026).
Saat ini, cakupan komoditas DSI meliputi batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy. Herry menilai besarnya nilai perdagangan ketiga komoditas tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara nilai transaksi, volume barang, dan harga pasar.
Ia mengingatkan agar pembentukan DSI tidak menggeser fokus pemerintah dari pembenahan tata kelola ekspor menjadi pengembangan entitas bisnis baru.
“Jangan sampai DSI sibuk membangun diri sebagai perusahaan eksportir, sementara kebocoran dan lemahnya pengawasan transaksi tidak selesai. DSI perlu fokus pada penegakan tata kelola ekspor, bukan berlomba menjadi pelaku usaha di pasar internasional,” katanya.
Herry menilai, penerapan ekspor satu pintu perlu disertai sistem pengawasan terintegrasi yang menghubungkan data transaksi, nilai penjualan, volume komoditas, dan harga internasional. Integrasi tersebut diperlukan untuk mendeteksi anomali harga maupun volume, termasuk indikasi under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Selain itu, DSI perlu memiliki pembagian kewenangan yang jelas dengan kementerian dan lembaga yang telah menangani perdagangan, perpajakan, kepabeanan, serta pengawasan transaksi.
Baca Juga: Bareskrim Sita Aset Rp500 Miliar Kasus PT DSI, 3 Klaster Berkas Sudah Lengkap
Menurut Herry, peran DSI seharusnya memperkuat fungsi yang sudah berjalan melalui pencocokan data, verifikasi transaksi, dan identifikasi risiko. Dengan demikian, mekanisme baru tersebut tidak menambah lapisan birokrasi yang membebani pelaku usaha.
“Yang dibutuhkan adalah integrasi data dan pengawasan yang efektif. DSI harus memberi nilai tambah lewat pencocokan data, verifikasi transaksi, dan identifikasi risiko, bukan menambah lapisan birokrasi bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah menilai kinerja DSI berdasarkan sejumlah indikator, antara lain akurasi pencatatan nilai ekspor, penurunan anomali transaksi, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dan kemampuan mendeteksi kebocoran.
Indikator tersebut, menurutnya, dapat membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas mekanisme ekspor satu pintu tanpa mengabaikan biaya operasional, kecepatan proses ekspor, dan kepastian berusaha.
Sebagai pembanding, Herry menyoroti TradeNet di Singapura, yakni sistem elektronik terpadu untuk pengajuan dan pemrosesan dokumen perdagangan yang menghubungkan pelaku usaha dengan instansi pemerintah. Sistem tersebut didukung CrimsonLogic, perusahaan penyedia solusi teknologi yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Temasek.
Menurut Herry, model tersebut dapat menjadi referensi bagi DSI untuk mengembangkan ekosistem perdagangan terintegrasi, alih-alih hanya berperan sebagai perantara transaksi ekspor.
“Pelajaran penting dari Singapura adalah sistem perdagangan terintegrasi memperkuat pengawasan sekaligus memperlancar proses bisnis. Jangan sampai mekanisme satu pintu justru menjadi lapisan tambahan yang memperlambat perdagangan,” tuturnya.
Herry menegaskan, kejelasan mandat, integrasi data, pembagian kewenangan, dan sistem pengawasan yang terukur menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu.
Dengan pendekatan tersebut, DSI diharapkan dapat membantu memperbaiki tata kelola ekspor komoditas SDA sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara, tanpa mengurangi efisiensi dan daya saing ekspor Indonesia.
