Para pejabat tinggi Singapura merespons keputusan tiba-tiba pemerintah Indonesia untuk mengurangi ekspor gas pipa ke Negeri Merlion. Menurut mereka, antisipasi terhadap risiko ini telah dilakukan jauh-jauh hari: dari mulai memperbesar penggunaan gas alam cair atau LNG hingga mengkaji pembangkit non-gas, termasuk nuklir.
Chief Executive Energy Market Authority Puah Kok Keong mengatakan bahwa kunci dari ketahanan energi Singapura adalah diversifikasi sumber energi. Saat ini, Singapura mengimpor LNG antara lain dari Australia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Utara, selain gas melalui pipa dari Indonesia dan Malaysia.
Dia memahami bahwa permintaan gas domestik Indonesia tengah meningkat sehingga terjadi pengurangan pasokan ke Singapura. Untuk memastikan kepastian pasokan gas dari Indonesia ke depan, importir akan berbicara kepada pemasok.
Sebagai informasi, mayoritas kontrak jual-beli gas Indonesia-Singapura akan berakhir pada 2028.
“Pasar energi kami sangat liberal. Para importir gas sendiri akan berbicara dengan pemasok potensial yang berbasis di Indonesia mengenai apakah akan ada cukup gas untuk kontrak gas di masa mendatang antara importir gas dan pemasok,” kata Puah Kok saat ditanya Katadata dalam media briefing acara tahunan Singapore International Energy Week, Minggu (25/10).
Di saat yang sama, kata dia, Singapura akan bersiap mendatangkan lebih banyak LNG guna mengantisipasi bila ternyata tidak akan ada cukup gas dari Indonesia.
“Saat ini, kami memiliki terminal LNG yang berada di Pulau Jurong. Kami sedang dalam proses membangun terminal LNG kedua yang berbentuk unit penyimpanan dan regasifikasi,” ujarnya.
Terminal kedua ditargetkan beroperasi pada akhir dekade ini dan mampu menambah kapasitas penyimpanan dan produksi LNG Negeri Merlion sekitar 50 persen. “Sehingga memungkinkan kami untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian,” kata dia.
Pemerintah Indonesia mengumumkan pengurangan ekspor gas ke Singapura sebesar total 31 BBTUD mulai Sabtu, 24 Oktober 2026, terdiri dari 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Jumlah ini dilaporkan setara sembilan persen dari komitmen dalam kontrak.
Alasan pemotongan pasokan gas adalah untuk memprioritaskannya bagi kebutuhan domestik, terutama untuk pembangkit listrik dan kegiatan produksi di industri hilirisasi petrokimia.
Namun, berdasarkan informasi dari pemerintah Singapura, pengurangan yang sudah dirasakan yaitu 17 BBTUD dan akan berlangsung selama 18 hari. Jumlah ini diklaim tidak material, karena tak sampai 2 persen dari permintaan listrik harian Singapura.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan negaranya sudah mengantisipasi risiko semacam ini, lewat pembangunan terminal LNG baru hingga mengupayakan diversifikasi sumber energi, termasuk mengkaji potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.
Meski begitu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk menghormati kontrak jual-beli gas yang ada. “Pengimpor dari Singapura akan melakukan langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya,” kata dia.
Pernyataan yang sama disampaikan Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng. Dia mengatakan bahwa importir akan mengkaji pelanggaran kontrak oleh pemasok. Selain itu, dia meminta warganya untuk tetap tenang merespons situasi ini. “Kita punya pasokan gas yang cukup,” ujarnya.
Singapura masih bergantung besar pada gas alam untuk produksi listriknya. Sekitar 95 persen listrik negara itu dihasilkan oleh pembangkit berbahan bakar gas. Pada 2025, gas yang dipasok melalui pipa dari Indonesia dan Malaysia mencakup sekitar 43 persen dari total pasokan gas Singapura. Sisanya dalam bentuk LNG dari berbagai negara.
