Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto diminta untuk meningkatkan status Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama mengatakan, sudah sepatutnya satuan Yanma Polri dinahkodai perwira tinggi (Pati) berpangan Jenderal Bintang 1.
Permintaan itu didasari akan peran vital dari Yanma Polri dalam menyokong kinerja personel kepolisian.
“Yanma Polri adalah unsur pelayanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pelayanan umum, dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri. Khususnya menyangkut fasilitas Markas, sehingga tugas vital ini harus dipimpin Jenderal Bintang 1,” kata Sandri kepada awak media, Jakarta, Minggu (25/10).
Sandri memaparkan satuan Yanma Polri juga kerap menjadi wadah bagi mutasi perwira yang bermasalah.
Karenanya, kepemimpinan Jenderal Bintang 1 dituju untuk dapat memberikan pemahaman sistem struktural kepolisian yang ada.
“Yanma ini sangat memiliki peran yang besar bagi pelayanan kepolisian di negara ini harus diberi penghargaan dalam komposisi struktural di internal Polri. Untuk diketahui saat ini Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yanma Polri) di-kepalai oleh pejabat eksekutif perwira menengah yang berpangkat Kombes Polisi,” jelas Sandri.
Selain itu, Sandri turut meminta penguatan struktur kepemimpinan pada Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa) Polri.
Ia berpendapat kedua satuan tersebut juga perlu dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau Jenderal bintang satu karena memiliki cakupan tugas yang dinilai strategis.
Menurutnya pembenahan struktur organisasi menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Polri.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian wewenang sekaligus menyesuaikan struktur dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
Sementara itu Sandri juga mengatakan, berbagai penghargaan yang diterima Polri perlu dibarengi dengan pembekalan organisasi serta penyesuaian kebutuhan satuan kerja mengikuti kebutuhan di lapangan.
“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut namun di sisi lain harus ada pembekalan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” pungkasnya. (raa/dpi)
