Kesejahteraan satwa di kebun binatang, taman safari, atau lembaga konservasi lainnya dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti kebersihan kandang, kualitas pakan, dan kesehatan satwa itu sendiri. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak tercipta begitu saja. Ada pihak yang menjadi garda terdepan dalam memastikan semua itu, yakni penjaga satwa atau animal keeper.
Menurut Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), penjaga satwa adalah pekerja atau petugas yang melakukan pemeliharaan dan perawatan satwa. Sementara merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi, penjaga atau perawat satwa termasuk tenaga kerja permanen yang harus ada di lembaga konservasi, baik untuk kepentingan khusus maupun kepentingan umum.
Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada penyelamatan dan rehabilitasi satwa. Adapun lembaga konservasi untuk kepentingan umum menjalankan fungsi penyelamatan satwa sekaligus melayani kepentingan publik, seperti edukasi, rekreasi, dan penelitian.
Penjaga satwa umumnya bertanggung jawab terhadap berbagai jenis hewan di suatu kawasan konservasi. Namun, ada pula penjaga yang hanya mengurus hewan tertentu, seperti mahout yang khusus merawat gajah.
Secara umum, mereka bertugas memberi pakan, menjaga kondisi fisik dan psikologis satwa, melakukan observasi, hingga membersihkan kandang. Di lembaga konservasi khusus, peran mereka lebih krusial karena bertanggung jawab memulihkan kondisi fisik dan psikologis satwa liar.
Karena itu, penjaga satwa dituntut memiliki teknik, pengetahuan, dan dedikasi dalam memelihara serta merawat satwa. Agresivitas satwa yang sulit diprediksi mengharuskan mereka mampu memahami perilaku dan karakter setiap satwa.
Di sisi lain, penjaga satwa menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang cukup tinggi. Risikonya tidak hanya berupa serangan atau kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera fisik, tetapi juga paparan penyakit zoonosis hingga masalah kesehatan akibat lingkungan yang buruk.
Kendati berperan krusial dan menanggung risiko besar, penjaga satwa acap kali belum mendapat penghargaan yang layak. Mengutip laman penyedia lowongan kerja Jobstreet, gaji penjaga satwa di Indonesia berkisar Rp 4,1 juta hingga Rp 5,2 juta per bulan.
Namun, angka di atas tampak hanya perkiraan kasar di atas kertas. Mengutip arsip pemberitaan Kompas, seorang mahout di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, hanya menerima upah Rp 1,5 juta per bulan ditambah satu karung beras. Jauh dari standar gaji yang dibayangkan.
Upah yang relatif rendah itu dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko yang dihadapi. Pekerjaan ini menuntut aktivitas fisik yang berat dan kesiapan setiap saat, terutama ketika satwa memerlukan perawatan darurat. Seorang mahout bahkan tidak jarang bekerja hingga malam hari untuk mencegah konflik gajah.
Tata kelola lembaga konservasi yang bermasalah juga kerap memperparah ketidakpastian kerja penjaga satwa. Dalam kasus konflik kepemilikan Bandung Zoological Garden, misalnya, 121 pekerja mengaku sempat tidak menerima gaji secara penuh sehingga Pemerintah Kota Bandung terpaksa menjamin upah mereka selama beberapa bulan.
Pegiat konservasi satwa Alifi Rehanun, dalam diskusi bersama Litbang Kompas, mengatakan bahwa penjaga satwa di Indonesia kerap menghadapi ketidakpastian kerja. Banyak pekerja masih berstatus honorer, bahkan di lembaga konservasi milik pemerintah.
Alifi juga melihat ketimpangan antara jumlah pekerja dan jumlah satwa yang dirawat serta luas kawasan konservasi. ”Jumlah pekerja tidak sebanding dengan jumlah satwa yang dirawat dan luas kawasan konservasinya. Akibatnya, penjaga satwa sering kali harus bekerja berlebihan (overwork),” ujarnya.
Ia pun menambahkan, ”Perlu adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah. Kuantitas dan kualitas penjaga satwa juga perlu untuk ditingkatkan.”
Berangkat dari ironi tersebut, dukungan pemerintah mendesak dihadirkan. Secara sistematis, perbaikan kesejahteraan penjaga satwa dapat dimulai dari hal mendasar, yakni pendataan jumlah pekerja. Langkah ini bisa menjadi awal bagi pemerintah untuk memformalkan pekerjaan penjaga satwa secara lebih inklusif.
Regulasi yang mengatur upah layak dan jaminan sosial memadai juga krusial dihadirkan. Hal ini bertujuan memastikan penjaga satwa memperoleh penghargaan yang sebanding dengan pekerjaannya.
Selain itu, pendanaan untuk penyelamatan, rehabilitasi, dan perawatan satwa perlu ditingkatkan. Dengan begitu, keberlangsungan satwa dan kesejahteraan manusia yang merawatnya dapat tercapai secara lebih seimbang.
Tujuan besarnya adalah memastikan keanekaragaman satwa yang menjadi kekayaan Indonesia dapat dinikmati hingga generasi mendatang. (LITBANG KOMPAS)
