Merawat satwa yang terluka, mendampingi rehabilitasinya, menjaga habitat, lalu melepasliarkannya kembali, semua itu dikerjakan orang-orang yang jarang muncul di depan layar. Sebagian tenaga profesional, tidak sedikit pula sukarelawan yang bekerja dengan sumber daya seadanya. Tanpa mereka, upaya konservasi tak jarang berakhir pada rencana di atas kertas.
Penjaga satwa bukan satu profesi tunggal. Ada perawat satwa di kebun binatang dan taman safari, mahout atau pawang gajah, ranger, polisi kehutanan, penyelamat satwa liar, dan dokter hewan. Ketika habitat menyempit akibat alih fungsi lahan, perburuan, dan perdagangan satwa liar, regulasi saja tidak cukup. Harus ada orang yang bekerja langsung di lapangan.
Pekerjaannya tidak ringan. Mereka menyiapkan pakan, membersihkan kandang, memantau kondisi satwa, dan menempuh perjalanan ke lokasi sulit. Menangani gajah, harimau, atau ular berbisa menuntut kehati-hatian dan keahlian khusus.
Para sukarelawan di lapangan menghadapi pemburu liar dan konflik manusia dengan satwa. Ada pula pengalaman batin yang jarang terlihat, yakni satwa yang dirawat berbulan-bulan bisa mati atau ternyata tidak layak dilepasliarkan. Mereka bertahan karena yakin pekerjaan itu perlu dilakukan.
Banyak sukarelawan bekerja tanpa penghasilan tetap. Motivasinya beragam, dari peduli lingkungan sampai keyakinan bahwa setiap makhluk hidup berhak dilindungi. Dengan modal itu mereka menggalang dana, menggandeng warga, dan mencari mitra agar kegiatan tetap berjalan.
Ada yang menyisihkan waktu di sela pekerjaan utama, ada pula yang terlibat penuh dalam penyelamatan dan rehabilitasi. Pengetahuan tentang perilaku satwa mereka pelajari sambil jalan, dari sesama sukarelawan, dokter hewan, dan pengalaman di lapangan.
Jika dilihat sejumlah komunitas di Indonesia, para sukarelawan bernaung di bawah komunitas dengan fokus beragam. Di antaranya, ProFauna Indonesia melawan perdagangan satwa lewat investigasi dan edukasi, dengan jaringan sukarelawan di berbagai kota.
Jakarta Animal Aid Network (JAAN) menyelamatkan satwa liar dan telantar, dan mengampanyekan pelepasliaran lumba-lumba. Masyarakat Mitra Polhut, sukarelawan binaan Kementerian Lingkungan Hidup atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), membantu patroli dan pengamanan kawasan konservasi.
Sebagian lembaga ada pula yang menekuni satu jenis satwa, yaitu BOSF dan Orangutan Foundation International untuk orangutan di Kalimantan, SOCP/Yayasan Ekosistem Lestari di Sumatera Utara dan Aceh. Ada pula Yayasan Badak Indonesia (YABI) untuk patroli badak sumatera dan jawa, serta Kalaweit untuk owa. World Wide Fund for Nature (WWF-Indonesia) dan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia bekerja lebih luas, dari program spesies dan habitat hingga riset dan penanganan kejahatan satwa liar.
Perbedaan fokus itu membuat kebutuhan tiap komunitas tidak sama. Lembaga penyelamat butuh kemampuan evakuasi dan koordinasi penanganan awal, pusat rehabilitasi butuh fasilitas dan dukungan dokter hewan, sedangkan lembaga perlindungan habitat butuh petugas yang paham ekologi dan kondisi warga sekitar.
Keterbatasan paling nyata ada pada pendanaan. Banyak organisasi hidup dari sumbangan, donor, hibah, atau kerja sama dengan pemerintah sehingga program yang berjalan baik tahun ini belum tentu terbiayai tahun depan.
Satwa tidak bisa menunggu siklus pendanaan. Mereka tetap perlu makan dan dirawat. Di titik inilah kegigihan sukarelawan terlihat. Mereka mencari cara agar kerja tetap berjalan. Sementara dari sisi organisasi, upaya penyusunan anggaran jangka panjang, memperluas sumber dana, dan menyiapkan cadangan bagi kebutuhan dasar satwa terus dilakukan.
Kegigihan sukarelawan akan lebih berdampak bila ditopang pihak lain. Pemerintah bisa memulai dengan memetakan jumlah dan sebaran tenaga konservasi serta jenis pekerjaan mereka. Petugas pemerintah, pekerja swasta, dan sukarelawan tidak punya hubungan kerja yang sama, dan kebijakan perlu mengakui perbedaan itu.
Pengakuan tidak berarti mengangkat semua sukarelawan menjadi pegawai negeri. Lebih penting fungsi mereka diakui, jalur koordinasinya jelas, dan sukarelawan di lapangan mendapat pelatihan serta perlengkapan keselamatan mempertimbangkan risiko yang dihadapi.
Kerja sama antarlembaga juga perlu diperkuat. Dengan pembagian peran yang jelas antara lembaga penyelamat, pusat rehabilitasi, dokter hewan, petugas konservasi, dan akademisi, keterbatasan satu pihak bisa ditutup pihak lain.
Masyarakat pun bisa terus ambil bagian. Warga sekitar habitat bisa melaporkan perdagangan ilegal, mencegah perburuan, dan membantu mengurangi konflik dengan satwa.
Pada akhirnya, konservasi tidak hanya digerakkan kebijakan, anggaran, atau teknologi, tetapi juga oleh orang-orang yang mau turun langsung. Sukarelawan penjaga satwa sudah menunjukkan kegigihannya di tengah keterbatasan. (LITBANG KOMPAS)
