Daftar Kasus Korupsi Dana Bencana di Indonesia, dari Flu Burung hingga BNPB

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. (Sumber: ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus korupsi dana bencana di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah KPK mengungkap dugaan penyimpangan dana siap pakai (DSP) kebencanaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perkara ini menambah daftar kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran penanganan bencana dan bantuan bagi masyarakat.

Sebelumnya, sejumlah kasus serupa juga terungkap, mulai dari korupsi pengadaan kebutuhan penanganan flu burung, proyek penyediaan air minum, hingga bantuan sosial Covid-19 dan bantuan korban banjir.

Berikut daftar kasus korupsi dana bencana dan bantuan masyarakat yang pernah mencuat di Indonesia.

1. Korupsi Pengadaan Penanganan Flu Burung pada 2007

Kasus korupsi yang berkaitan dengan penanganan bencana kesehatan terjadi pada 2007. Perkara ini melibatkan Freddy Lumban Tobing, Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang, dalam pengadaan reagen dan bahan habis pakai (consumables) untuk penanganan virus flu burung melalui DIPA APBN-P tahun anggaran 2007.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Korupsi dan OTT KPK Guncang Kabinet, Apa Langkah Pemerintah? | KOMPAS PETANG

Dalam perkara tersebut, Freddy divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Perkara pengadaan tersebut juga dinyatakan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 12,33 miliar. 

Kasus ini menjadi salah satu contoh penyimpangan dalam pengadaan kebutuhan penanganan krisis kesehatan.

2. Korupsi Proyek Penyediaan Air Minum untuk Wilayah Terdampak Bencana

Pada 2018, KPK mengungkap kasus suap dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2017-2018. Dalam pengusutan perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. 

Empat di antaranya berasal dari pihak swasta, sementara empat tersangka lainnya merupakan pejabat yang berkaitan dengan proyek SPAM.

Menurut penjelasan KPK, suap diduga diberikan untuk mengatur proses lelang sejumlah proyek SPAM tahun anggaran 2017-2018, termasuk proyek Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan infrastruktur air minum yang antara lain dibutuhkan untuk mendukung penyediaan air bersih di wilayah terdampak bencana. 

3. Korupsi Bantuan Sosial Covid-19

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu perkara besar yang mencoreng penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 pada 2020. 

Majelis hakim menyatakan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut dilakukan bersama-sama dengan nilai Rp 32,48 miliar. Juliari juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 14,7 miliar. 

4. Korupsi Bantuan Banjir di Kabupaten Samosir

Kasus korupsi bantuan bagi korban banjir juga pernah terjadi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Perkara ini melibatkan mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

Dalam perkara tersebut, bantuan yang semestinya diberikan kepada korban banjir dalam bentuk uang tunai dialihkan menjadi pengadaan barang melalui BUMDES-MA Marsada Tahi.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir didakwa meminta keuntungan sebesar 15 persen dari total bantuan senilai Rp 1,5 miliar. 

Dalam perkara itu, ia disebut menerima uang sebesar Rp 179 juta. Akibat penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 516.298.000. 

5. Dugaan korupsi dana siap pakai BNPB pada 2026

Kasus terbaru yang berkaitan langsung dengan anggaran penanganan bencana adalah dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai di BNPB pada 2026. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 14 Oktober 2026. 

Baca Juga: Yusril Diundang DEN Pekan Depan, Bakal Bahas soal Usulan Perubahan Definisi Korupsi?

Mereka diduga terlibat praktik konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan yang menggunakan dana kebencanaan. Salah satu pengadaan yang menjadi sorotan berkaitan dengan kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk pengadaan alat komunikasi. 

Dana siap pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung penanganan bencana dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV